PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor Pendidikan Politik yang Didanai Uang Negara

WARTAMATARAM.COM – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan setuju dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang menggunakan bantuan keuangan dari negara.

Menurut Hasto, pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menyiapkan kader dan calon pemimpin.

“Ya, itu sejalan. Bahkan disertasi saya itu telah mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan politik, kaderisasi sebagai bagian dari fungsi strategis dalam pelembagaan partai,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

Ia menegaskan, usulan KPK tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut karena pendidikan politik merupakan bagian dari fungsi strategis partai dalam proses rekrutmen dan persiapan calon pemimpin di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sehingga dengan usulan dari KPK itu harus dijabarkan karena pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab partai dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon-calon pemimpin di dalam seluruh aspek kehidupan strategis bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan agar partai politik yang menerima dana bantuan keuangan negara wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan.

Usulan itu disampaikan dalam kajian tata kelola partai politik. Dalam laporan tersebut, KPK menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya belum adanya peta jalan pelaksanaan pendidikan politik dan belum tersedianya sistem pelaporan keuangan partai politik.

KPK merekomendasikan agar pemrakarsa perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yakni Kemendagri, Kemenkum, DPR melalui Komisi II dan Badan Legislasi, menambahkan klausul mengenai kewajiban pelaporan pendidikan politik. Laporan itu dinilai perlu memuat kegiatan, peserta, tujuan, dan output dari program yang didanai bantuan keuangan pemerintah.