JAKARTA – Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI) mendorong pelaku industri animasi di Tanah Air untuk memperbanyak intellectual property (IP) lokal berbasis karakter agar industri animasi nasional tidak hanya bergantung pada jasa produksi untuk IP milik perusahaan luar negeri.
Ketua AINAKI Daryl Wilson mengatakan, selama ini banyak studio animasi Indonesia berperan sebagai penyedia jasa produksi. Dalam model tersebut, studio mengerjakan animasi milik pihak lain dan menerima bayaran setelah pekerjaan selesai, sementara kepemilikan IP tetap berada di tangan pemilik luar negeri.
“Serial luar misalnya, diproduksi oleh studio animasi di Indonesia, kita yang mengerjakan, dulu kita bangga, tapi IP-nya yang besar punya mereka. Jadi kita hanya mengerjakan, habis itu dibayar, selesai. Tidak ada pengembangan dari bisnis tersebut,” kata Daryl saat berkunjung ke ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pola bisnis seperti itu membuat studio animasi Indonesia bergantung pada proyek dari pemilik IP. Jika pemilik IP berhenti memberikan pekerjaan, maka pemasukan dari jasa produksi juga dapat terhenti.
Daryl menilai kepemilikan IP lokal dapat menjadi penggerak pertumbuhan sektor animasi di dalam negeri. Sebuah IP yang berkembang bisa melahirkan berbagai produk dan kegiatan turunan, mulai dari film, serial animasi, buku komik, acara, mainan, hingga gim.
“Dari IP Si Juki saja misalnya, tiap tahun akan ada filmnya dan serial animasinya, ada buku komiknya, akan ada event-nya, jualan cenderamatanya misalnya. Dari situ saja memberikan dampak ekonomi ke berbagai sektor,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak pengembangan IP tidak hanya dirasakan industri animasi, tetapi juga bisa meluas ke industri gim serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi produk.
Menurut Daryl, Indonesia saat ini masih memiliki sedikit IP yang mampu memberi dampak besar terhadap sektor jasa. Karena itu, tantangan utama yang perlu dikejar adalah memperbanyak IP Indonesia agar semakin menguasai pasar domestik dan, jika memungkinkan, berkembang ke pasar luar negeri.
“PR-nya adalah bagaimana caranya memperbanyak IP-IP Indonesia semakin menguasai pasar Indonesia dan syukur-syukur bisa lari lintas negara,” kata dia.
Meski demikian, Daryl menegaskan pengembangan IP harus diiringi kesiapan kapasitas produksi di dalam negeri. Ketika sebuah IP membutuhkan film atau serial animasi, studio lokal harus memiliki kemampuan untuk mengerjakannya.
Ia menekankan penguatan IP dan sektor jasa perlu berjalan beriringan. Dengan begitu, ketika IP lokal berkembang dan menciptakan permintaan produksi, studio animasi Indonesia juga siap memenuhi kebutuhan tersebut.
“Jadi kita ada dua level, bagaimana caranya kita memperbesar pendapatan lisensi IP lokal kita, karena itu dampaknya dahsyat ke sektor jasa kita. Tapi jangan lupa, sektor jasa juga penting untuk disiapkan,” tambahnya.
Sebagai contoh, waralaba Pokémon tidak hanya hadir dalam bentuk anime, tetapi juga berkembang menjadi video game, kartu, film, hingga cenderamata. Waralaba karya Satoshi Tajiri itu disebut memiliki penggemar sekitar 945 juta orang di dunia.
Berdasarkan data Hellomotion Academy, pada 2019 Pokémon tercatat meraih pendapatan 61,1 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp1 kuadriliun jika dikonversikan dengan kurs saat ini.
