Bahaya Vonis Publik dalam Kasus Dugaan Suap Blueray Cargo

WARTAMATARAM.COM – Pemberitaan yang masif mengenai nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam perkara dugaan suap impor Blueray Cargo dinilai menunjukkan bagaimana opini publik dapat terbentuk lebih cepat daripada proses pembuktian hukum.

Spesialis Analisis Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara, mengingatkan bahwa penyebutan nama dalam sebuah perkara tidak otomatis membuktikan adanya keterlibatan pidana.

“Begitu sebuah kode dikaitkan dengan orang nomor satu, perhatian publik langsung tertuju ke sana. Padahal hukum tidak bekerja dengan simbol, melainkan alat bukti,” kata Gautama dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut dia, salah satu pemicu munculnya persepsi tersebut adalah keberadaan kode internal “Sales 1” yang dikaitkan dengan nama Djaka dalam dokumen internal Blueray Cargo.

Namun, lanjut Gautama, kode internal hanya menjadi pintu awal penyelidikan dan belum dapat diposisikan sebagai bukti akhir tanpa didukung alat bukti lain yang menunjukkan adanya penerimaan uang, persetujuan, atau penguasaan manfaat.

Ia menilai fenomena ini diperkuat oleh kecenderungan media dan publik yang lebih mudah terpaku pada figur besar dibanding pada fakta teknis yang muncul dalam persidangan.

“Nama terbesar selalu lebih menarik perhatian dibanding penjelasan mengenai siapa penerima fisik uang, siapa perantara, dan bagaimana aliran dana sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Gautama menyebut setidaknya ada lima faktor yang membuat nama pejabat tinggi cepat menjadi pusat perhatian. Faktor itu antara lain efek kode internal, penggunaan nama pimpinan sebagai tameng legitimasi, dominasi operator teknis di lapangan, amplifikasi media, dan kecenderungan mengunci narasi sejak awal penyelidikan.

“Padahal antara disebut, diduga, diperiksa, dan terbukti adalah empat tahap yang berbeda dalam hukum,” pungkasnya.