Warta Mataram – JANAPRIA – Ketegangan mengenai pembagian aset desa kembali mengemuka di Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Kasus ini melibatkan Camat Janapria, Kepala Desa Janapria, dan penjabat Kepala Desa Batu Kembar, yang diduga terlibat dalam proses pembagian aset milik Desa Definitif kepada desa pemekaran yang statusnya masih belum jelas.
Isu ini mencuat setelah adanya laporan bahwa pembagian aset desa induk dilakukan kepada desa persiapan, padahal desa persiapan tersebut belum memiliki kewenangan untuk menerima, memiliki, atau mengelola aset desa menurut hukum yang berlaku.
Ahmad Ramli, salah satu tokoh pemuda Desa Janapria, menegaskan, “Bagaimana mungkin aset desa definitif bisa dibagi, sementara desa pemekarannya saja belum dinyatakan definitif dan tidak ada Perda yang mendukung? Aset ini adalah hak warga, bukan hak camat atau PJ Kades.”
Ramli menambahkan bahwa aset yang dimaksud tercatat dalam buku inventaris milik Desa Janapria. Pembagian aset tersebut, menurutnya, terjadi tanpa mengikuti prosedur yang tepat, seperti tidak adanya inventarisasi terbuka, musyawarah desa, maupun Keputusan Bupati sebagai dasar hukum.
“Kami mendengar kabar yang sangat mengkhawatirkan, bahwa tanah Pecatu sudah digadaikan. Jika itu benar, kami meminta Camat dan semua yang terlibat untuk angkat kaki dari Janapria, dan kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan,” tegasnya.
Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, jelas terdapat ketentuan bahwa pembagian aset antar desa hanya dapat dilakukan setelah desa pemekaran resmi ditetapkan menjadi desa definitif melalui Peraturan Daerah.
Sementara status desa persiapan, semua aset, keuangan, dan administrasi tetap menjadi tanggung jawab desa induk. “Tugas camat hanyalah memfasilitasi, bukan menentukan pembagian aset. Kewenangan itu ada pada Bupati melalui tim resmi. Jika camat yang mengambil keputusan, itu sudah melampaui batas,” ujar sumber lain yang tidak ingin disebutkan namanya.
Para warga melihat tindakan ini berpotensi menyebabkan kerugian besar. Jika aset desa sudah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak lain sebelum adanya keputusan Bupati, desa induk akan kesulitan untuk menarik kembali haknya.
Lebih jauh, pembagian aset yang dianggap tidak sah berpotensi memicu konflik antar warga desa induk dan desa pemekaran. Hingga saat ini, Camat Janapria dan PJ Kades Batu Kembar belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tersebut.
Masyarakat setempat mendesak agar Bupati Lombok Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Inspektorat segera bertindak. Mereka menuntut agar proses pembagian aset yang diduga cacat prosedur ini dihentikan dan dilakukan audit terhadap inventaris Aset Desa Batu Kembar.
“Kami meminta Bupati untuk segera mengambil tindakan. Jangan biarkan aset desa hilang hanya karena tindakan oknum pejabat yang merasa memiliki kewenangan. Jika hal ini dibiarkan, desa lain mungkin akan merasa bisa melakukan hal yang serupa,” pungkas seorang perwakilan warga.
Dukung Artikel Ini
Bila artikel ini memberi informasi atau sudut pandang yang berguna, kirimkan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada tim redaksi. Terima kasih telah membaca.
Apresiasi Anda mendukung proses menghadirkan liputan dan cerita berikutnya. Pembayaran diproses secara aman melalui Duitku.
Terima kasih atas tepuk tangannya!
Apresiasi Anda sudah kami terima. Dukungan ini membantu redaksi terus menghadirkan karya yang informatif.




