Dugaan Suap di NTB: 15 Anggota DPRD Masih Menggantung
Kasus dugaan suap di DPRD NTB mencuat, dengan 15 anggota masih menggantung dan isu praktik suap di Kejati. Apakah hukum masih adil?
Kasus dugaan suap di DPRD NTB mencuat, dengan 15 anggota masih menggantung dan isu praktik suap di Kejati. Apakah hukum masih adil?
Kasus dugaan suap di DPRD NTB mencuat, dengan 15 anggota masih menggantung dan isu praktik suap di Kejati. Apakah hukum masih adil?
AMARAH NTB akan melapor ulang ke KPK terkait kasus korupsi dengan harapan hukum ditegakkan secara adil dan transparan.
KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus suap proyek perkeretaapian. Penyelidikan terus berjalan dengan kemungkinan penambahan tersangka baru.
Mataram, 8 September 2025 – Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi telah melaporkan dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad…
Pemerintah Kota Mataram kini tengah berada pada tahap Entry Meeting dan verifikasi hasil pemenuhan indikator dalam upaya pembentukan percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi. Pertemuan penting ini berlangsung pada 2 September…
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan mempercepat pemenuhan data Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Hingga 27 Agustus 2025, data dukung…
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungannya terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas kasus tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok…
Jakarta, Warta Mataram – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memecat 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK menjadwalkan pemecatan 57 pegawai tersebut yakni per…