WARTAMATARAM.COM – Keterlibatan masyarakat bersama pemerintah, aparat keamanan, petugas pemadam, dan relawan dinilai penting untuk menjaga kawasan rawan kebakaran, terutama saat curah hujan masih rendah.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan pasokan air dan armada pemadam melalui udara atau water bombing.
Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan kawasan rawan, dan koordinasi lintas instansi, pemerintah mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih terpadu. Partisipasi warga diharapkan dapat membantu mencegah munculnya titik api baru sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran.
“Kami sudah ngobrol dengan BNPB, beberapa minggu ke depan (karhutla padam), tapi mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang, seharusnya enggak sampai,” ujar Jumhur, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut hujan alami di wilayah terdampak karhutla diperkirakan baru turun pada pertengahan November, sesuai prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, dan relawan memperkuat koordinasi serta mempertahankan pengawasan selama periode rawan kebakaran. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena sebagian wilayah Kalimantan Selatan merupakan kawasan gambut yang rentan terbakar.
“Apabila kita lengah, Anda tahu di basisnya gambut, maka kebakaran ini satu waktu akan bisa meledak kembali,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah optimistis sinergi seluruh unsur terkait dapat menjaga kondisi tetap terkendali hingga hujan tiba. Koordinasi yang baik diharapkan mampu memastikan penanganan berjalan maksimal sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
