Warta Mataram – Wacana Nusa Tenggara Barat (NTB) mundur dari status tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 kini kembali mencuri perhatian publik. Masalah pembiayaan menjadi isu sentral, dengan kebutuhan anggaran penyelenggaraan yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Aktivis olahraga, Hasan Masat, mengingatkan bahwa mundur bukanlah pilihan bagi NTB. Dia menekankan pentingnya mencari solusi pembiayaan yang kolaboratif, alih-alih melepaskan tanggung jawab sebagai tuan rumah. “Kegiatan PON adalah agenda nasional, sehingga peran pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya.
Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait keputusan mundur dari NTB. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah PON XXII 2028, dengan DKI Jakarta sebagai daerah penunjang. Penetapan ini dilengkapi dengan arahan untuk menggelar acara secara efisien dan transparan.
Persoalan utama yang berkembang lebih tepat diartikan sebagai diskusi tentang skema pembiayaan dan kesiapan penyelenggaraan. Kebutuhan anggaran Rp1 triliun menjadi perhatian utama dalam persiapan PON 2028. Namun, angka ini harus dilihat sebagai estimasi awal, bukan angka final.
Menurut Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, estimasi anggaran masih memerlukan penghitungan yang lebih mendalam berdasarkan kebutuhan tiap bidang dalam Panitia Besar PON. Di sisi lain, Pemprov NTB telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk mendukung persiapan serta anggaran tambahan sebesar Rp7 miliar pada APBD Perubahan 2026 untuk kegiatan awal.
Jika Rp1 triliun dijadikan acuan total kebutuhan, terjadi selisih signifikan dengan alokasi yang ada. Namun, selisih ini tidak bisa langsung dianggap sebagai kekurangan, mengingat proses pembahasan pembiayaan masih berlangsung.
Pemprov NTB berkomitmen untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan APBD provinsi. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mendorong kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung PON 2028. Diskusi tentang skema pembiayaan juga penting untuk melibatkan pemerintah pusat, NTT, DKI Jakarta, dan KONI Pusat.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada daripada membangun yang baru. Renovasi venue menjadi prioritas demi efisiensi penyelenggaraan PON 2028, sesuai arahan dari pemerintah pusat.
Kesiapan venue juga menjadi penentu besar dalam pembiayaan. Ketua KONI NTB, Mohan Roliskana, menegaskan bahwa fokus harus pada infrastruktur yang ada, bukan hanya jumlah cabang olahraga. Beberapa venue dalam kondisi siap, sementara yang lain mungkin perlu memenuhi standar teknis tertentu.
Apabila tidak memenuhi syarat, ada kemungkinan pertandingan akan dipindahkan ke Jakarta atau lokasi lain yang sesuai. Strategi ini dapat membantu mengurangi beban biaya pembangunan atau renovasi fasilitas.
DPRD NTB juga diharapkan berperan aktif dalam mencari solusi atas permasalahan pembiayaan untuk PON 2028. Megawati Lestari dari Fraksi Golkar DPRD NTB meminta pemerintah untuk merinci langkah konkret dalam memenuhi anggaran.
Dari semua elemen ini, jelas bahwa PON 2028 merupakan persoalan yang lebih kompleks dari sekadar masalah anggaran. KONI NTB sedang mempersiapkan pemusatan latihan bagi atlet untuk menghadapi ajang ini.
Dari sudut pandang yang lebih luas, PON 2028 memiliki potensi besar dalam sektor olahraga dan ekonomi NTB, termasuk pariwisata dan UMKM. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran dan kepastian penyelenggaraan harus seimbang, agar tidak membebani fiskal daerah.
Ke depan, tantangan NTB adalah merumuskan skema pembiayaan yang realistis dan efisien. Dengan waktu yang semakin mendekat menuju PON XXII 2028, keputusan tentang pembiayaan akan menjadi semakin mendesak.
Sampai saat ini, wacana mundur belum ada kejelasan resmi. Pemerintah memiliki kesempatan untuk menemukan solusi agar PON 2028 dapat dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan transparansi, tanpa mengorbankan kondisi fiskal daerah.
Dukung Artikel Ini
Bila artikel ini memberi informasi atau sudut pandang yang berguna, kirimkan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada tim redaksi. Terima kasih telah membaca.
Apresiasi Anda mendukung proses menghadirkan liputan dan cerita berikutnya. Pembayaran diproses secara aman melalui Duitku.
Terima kasih atas tepuk tangannya!
Apresiasi Anda sudah kami terima. Dukungan ini membantu redaksi terus menghadirkan karya yang informatif.




