APBD Perubahan 2025: NTB Prioritaskan SDM, Infrastruktur, dan Digitalisasi Layanan

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB yang berlangsung pada Rabu (3/9) di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD NTB. Rapat ini membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta masyarakat NTB atas dukungan mereka dalam menjaga kelancaran pemerintahan dan pembangunan di daerah. Ia menekankan bahwa stabilitas kondusif di tengah dinamika bangsa sangat penting untuk dipertahankan.

Gubernur Iqbal menyatakan tahun 2025 sebagai momentum penting bagi NTB untuk menyusun kembali arah kebijakan pembangunan. Ia menegaskan perlunya memperkuat koordinasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketentraman di tengah gejolak yang terjadi.

Rancangan perubahan KUA dan PPAS disusun berdasarkan analisa kondisi aktual, tantangan global, dan peluang daerah, dengan mengacu pada RPJMD Provinsi NTB dan visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia. Fokus utama anggaran 2025 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik.

Gubernur menekankan pentingnya proyeksi pendapatan yang realistis serta alokasi belanja yang proporsional, efektif, dan efisien, terutama untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di pelosok dan kelompok rentan.