GMPRI Laporkan SPPG Desa Lajut atas Penyaluran Makanan Tak Layak

12 Jan 2026 • 10:37 • Redaksi

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melaporkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Lajut kepada Ketua Satgas Makanan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Tengah. Laporan ini terkait penyaluran roti berjamur dan buah busuk ke sejumlah sekolah di Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, termasuk SDN 03 Pejanggik dan RA Pemban Adjie.

Ketua GMPRI NTB, Rindawanto Evendi, yang sering disapa Rindhot, menyatakan bahwa laporan tersebut diajukan pada Selasa, 6 Januari 2026. Tujuannya agar SPPG Desa Lajut lebih profesional dalam menjalankan amanah Presiden Prabowo untuk menciptakan generasi emas 2045.

BACA JUGA

Pemprov NTB Terapkan Transformasi Kerja ASN dengan WFH AMARAH NTB Akan Laporkan Kejati ke KPK dan Komisi III DPR RI Tantangan Kawasan Tanpa Rokok di NTB Masih Berlanjut

Rindhot menjelaskan, langkah ini diambil sebagai pelajaran bagi semua SPPG di Lombok Tengah, khususnya SPPG Desa Lajut. Ia mengungkapkan keprihatinannya setelah mengetahui bahwa mitra SPPG Desa Lajut adalah seorang dokter. “Saya dapat informasi kalau rekanan SPPG Desa Lajut ini seorang dokter. Jika benar, bagaimana bisa kinerjanya seperti ini? Apakah buta karena uang?” tegas Rindhot.

Ia menekankan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian bersama untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak sebagai penerus bangsa. Konsumsi makanan berjamur atau busuk dapat membahayakan nyawa, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah dalam rilis media beberapa waktu lalu. Rindhot menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan meminta agar SPPG yang lalai segera ditutup. Jika tidak ditindaklanjuti, GMPRI berencana mendatangi kantor pusat BGN.

Kepala Bagian Ekonomi Lombok Tengah, Wawan, yang menerima surat aduan dari GMPRI, menyampaikan apresiasi atas kepedulian terhadap program pemerintah. “Terima kasih kami sampaikan atas kepeduliannya dalam membantu pemerintah mengawasi program ini. Aduan ini tentu menjadi bahan kami untuk melakukan pengecekan, pengawasan, dan penindakan terhadap SPPG terkait. Hasilnya nanti akan kami sampaikan melalui surat balasan kepada rekan-rekan GMPRI NTB,” kata Wawan.