WARTAMATARAM.COM – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya masih berada pada level relatif tinggi.
Hal itu tergambar dalam hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang dilakukan pada 8-20 September 2026 terhadap responden di berbagai wilayah Indonesia.
Survei LKPI mencatat 80,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja kepemimpinan Prabowo Subianto. Sementara itu, 14,4 persen menyatakan tidak puas dan 4,9 persen memilih tidak menjawab.
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik untuk masa jabatan 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.
Peneliti LKPI Irwan Ardiansyah mengatakan temuan tersebut menunjukkan persepsi publik terhadap kinerja Prabowo masih didominasi penilaian positif, meski ada sejumlah sektor yang dinilai berbeda oleh masyarakat.
“Temuan tersebut menunjukkan bahwa memasuki periode mendekati dua tahun pemerintahan, persepsi publik terhadap kinerja Prabowo masih didominasi penilaian positif, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang memberikan penilaian berbeda pada sejumlah sektor,” kata Irwan, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026.
Selain kepuasan, LKPI juga mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo. Hasilnya, 82,1 persen responden menyatakan percaya, 12,8 persen tidak percaya, dan 5,1 persen tidak memberikan jawaban.
“Angka kepercayaan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam membaca persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional menjelang dua tahun pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, tingkat kepuasan tidak merata di semua bidang kebijakan. Pada sektor ekonomi, kepuasan publik tercatat 52,8 persen, sedangkan 41,5 persen responden menyatakan tidak puas dan 5,7 persen tidak menjawab.
Irwan menilai angka itu menunjukkan ekonomi menjadi salah satu bidang yang masih menyisakan catatan dalam penilaian publik.
Di sisi lain, terkait eksekusi, keberanian, dan keberpihakan pemerintah terhadap program-program kerakyatan, 79,1 persen responden menyatakan puas. Sebanyak 16,7 persen tidak puas dan 4,2 persen tidak memberikan jawaban.
Dalam aspek politik, 65,9 persen responden menyatakan nyaman dan menilai kondisi politik Indonesia baik. Sebanyak 16,3 persen menilai kondisi tersebut patut diapresiasi. Sementara itu, 14,9 persen responden menyatakan membutuhkan oposisi, dan 2,9 persen tidak menjawab.
Survei juga menunjukkan 82,4 persen responden yakin Presiden mampu menjalankan strategi diplomasi luar negeri untuk mendukung pembenahan sektor ekonomi. Adapun 8,9 persen menyatakan tidak yakin dan 8,7 persen tidak memberikan jawaban.
Pada sektor pemberantasan korupsi, 81,3 persen responden menyatakan puas terhadap langkah pemerintah. Sebanyak 16,4 persen tidak puas dan 2,3 persen tidak menjawab. Untuk aspek demokratisasi dan kebebasan berpendapat, tingkat kepuasan tercatat 80,1 persen.
Sementara itu, pada penanganan kemiskinan, 79,1 persen responden menyatakan puas. Untuk program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial, tingkat kepuasan mencapai 71,8 persen.
Isu stabilitas harga dan kenaikan harga bahan pokok menjadi salah satu catatan dengan tingkat kepuasan lebih rendah. Sebanyak 51,6 persen responden menyatakan puas, sedangkan 40,8 persen menyatakan tidak puas dan 7,6 persen tidak menjawab.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian dalam survei tersebut. Sebanyak 69,8 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaannya, sementara 27,5 persen tidak puas dan 2,7 persen tidak menjawab.
Menariknya, ketika ditanya soal keberlanjutan program, 71,8 persen responden menyatakan MBG perlu dilanjutkan. Sebanyak 17,4 persen menilai program itu perlu dievaluasi, 8,1 persen meminta dihentikan, dan 2,7 persen tidak menjawab.
Survei LKPI dilakukan pada 8-20 September 2026 dengan 1.246 responden yang tersebar di 36 provinsi. Metode pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 3,1 persen.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dan panggilan telepon.
