Majelis Hakim Kasus Dana Siluman Diduga Terima Suap, AMARAH Adukan ke KPK

Warta Mataram – Mataram – Vonis Kasus Siluman Pokir DPRD NTB di agendakan tanggal 5 agustus mendatang namun aroma busuk terkait dua anggota majelis hakim yang mengadili kasus tersebut santer terdengar.
Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) NTB memberikan peringatan keras kepada majelis hakim karena sudah ada informasi yang mengungkapkan adanya komunikasi bahkan dugaan aliran dana kepada mereka.
Rindawanto Evendi alias Rindhot menyampaikan dugaan tersebut akan di buktikan jika sampai putusan hakim jauh dari rasa keadilan bahkan membebaskan para terdakwa dari jeratan hukum.

Aroma tak sedap sudah kami cium dari awal bagaimana kemudian jaksa mengabaikan bukti dan saksi saksi krusial kami sudah melaporkan 15 Anggota Dewan penerima uang ke KPK RI .
soal dugaan permainan oleh hakim pun sedang di atensi KPK karena AMARAH juga sudah mengadukan indikasi tersebut dan meminta KPK melakukan penyelidikan terhadap dua hakim anggota tersebut.

“Jangan kira gerakan anda tidak kami ketahui karena kami punya mata dan telingan di mana mana .” tegasnya.

Di tempat yang sama Abdul Hakim juga meminta Kejaksaan Agung melakukan evaluasi menyuruh terhadap Kejati NTB karena tidak serius dalam penanganan kasus Pokir Siluman ini.
Jaksa main main saksi tidak jelas bukti sudah ada penerima tidak di tetapkan tersangka mereka ini merusak tatanan hukum kita.” Ujarnya.

AMARAH kembali mengingatkan bahwa tuntutan jaksa sangatlah kecil di banding dengan perbuatan yang di lakukan oleh para wakil rakyat tersebut. semestinya Jaksa menuntut 4 tahun karena mereka dalam proses persidangan cenderung berkelit berbohong dan tidak mengakui perbuatannya.

M Samsul Qomar dari Kawal NTB menyebut vonis hakim nantinya akan memperlihatkan apakah memang keadilan masih ada atau sudah bisa di perjualbelikan karena kasus ini menjadi atensi masyarakat NTB.
Pihaknya khawatir masyarakat akan marah dan melakukan tindakan yang di luar dugaan kita karena akumulasi kekecewaan terhadap wakilnya serta penegakan hukum yang hanya seperti permainan drama yang berisi lelucon.