Penguatan Ketangguhan Bencana di NTB Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk memperkuat ketangguhan bencana sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang mengambil tema “Bangkit Bersama Menuju Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”. Dalam visi ini, terdapat misi kelima yang fokus pada sistem mitigasi bencana yang lebih baik, pengelolaan sumber daya alam secara ramah lingkungan, serta investasi yang berkelanjutan.

Dengan kondisi geografis yang berisiko tinggi terhadap berbagai ancaman seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, dan kekeringan, NTB perlu melakukan perencanaan yang terarah, holistik, serta berbasis risiko. Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan keterlibatan masyarakat, sektor usaha, serta mitra pembangunan. “Perencanaan yang matang bisa mengurangi risiko, meminimalisir kerugian ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Baiq Yunita saat acara kick off Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Annual Working Plan (AWP) 2026 di Mataram pada tanggal 26 Februari.

Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Program SIAP SIAGA, sebuah kemitraan yang bertujuan meningkatkan sistem manajemen risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sejak tahun 2021, Program SIAP SIAGA telah menjadi mitra penting dalam pembangunan di NTB.

Baiq Yunita menyatakan bahwa kerjasama ini mendukung inisiatif pemerintah untuk memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan mengelola risiko dengan lebih baik. Program ini juga mendorong praktik adaptasi berbasis ekosistem serta konservasi untuk menciptakan penghidupan berkelanjutan.

Upaya pengurangan risiko bencana juga dianggap dapat menarik minat investasi ke daerah ini, terutama di sektor pariwisata dan energi terbarukan. BAPPEDA memiliki peran penting sebagai koordinator lintas sektor agar setiap kegiatan terintegrasi dengan target RPJMD yang terukur, baik dalam hal ketangguhan bencana maupun adaptasi perubahan iklim.

Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, termasuk anggaran yang terbatas, kapasitas teknis yang perlu ditingkatkan, serta kompleksitas masalah perubahan iklim. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak menjadi sangat penting, sebagaimana diungkapkan oleh Baiq Yunita, yang menyebut NTB sebagai laboratorium kebijakan adaptasi iklim berbasis kepulauan.

First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, Catherine Meehan, juga mengungkapkan rasa bangganya dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia melalui Program SIAP SIAGA. Ia menjelaskan bahwa program ini adalah kemitraan jangka panjang yang bertujuan memperkuat manajemen risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan agar respons dan pemulihan lebih efektif.

Catherine menekankan pentingnya penyelarasan antara Rencana Kerja Tahunan SIAP SIAGA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) agar investasi yang dilakukan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah. Ia juga menyoroti pentingnya inklusi sosial dan partisipasi kelompok rentan dalam upaya ketangguhan ini.

Selain itu, Team Leader Program SIAP SIAGA, Lucy Dickinson, menggarisbawahi bahwa kick off AWP 2026 bukan hanya sekadar peluncuran rencana, tetapi juga kesempatan untuk memastikan dukungan program selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi di lapangan.

Diskusi dalam forum tersebut membahas prioritas tahun 2026, mencakup penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sistem informasi risiko. Dukungan Program SIAP SIAGA diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarsektor dan menciptakan strategi pembangunan yang menekankan pada ketangguhan bencana dan adaptasi iklim sebagai fondasi jangka panjang bagi NTB.