WARTAMATARAM.COM – Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono, bersama Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva, membuka secara resmi Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 yang berlangsung hingga 20 Oktober 2026 di Surabaya, Jawa Timur.
Kongres tersebut mengusung tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati” dengan fokus pada lima pilar penguatan ekonomi umat, yakni ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf, ekologi dan keberlanjutan, serta kewirausahaan umat.
Ferry mengatakan rangkaian kongres diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga memberi kontribusi bagi bangsa, negara, dan umat secara global. Ia juga menyinggung perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
“Rangkaian kegiatan kongres akan melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia, melainkan juga berkontribusi bagi kepentingan bangsa, negara, serta umat secara global. Selain di dalam negeri, perjuangan ini juga tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestina,” kata Ferry di Surabaya, Minggu (18/10/2026).
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Utusan Khusus Presiden Muhammad Mardiono, Wakil Gubernur Surabaya Emil Elestianto Dardak, Wakil Menkop Farida Farichah, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, serta Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari.
Ferry mengapresiasi antusiasme peserta kongres yang disebutnya mencapai puluhan ribu orang saat pembukaan. Menurut dia, hal itu menjadi bukti bahwa Syarikat Islam siap kembali menjadi kekuatan besar di tengah masyarakat.
“Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam bidang koperasi, Syarikat Islam mendorong pembentukan koperasi pendukung pesantren, koperasi pembiayaan syariah, serta koperasi berbasis masjid dan tempat ibadah. Pada pilar zakat dan wakaf, pengelolaan diarahkan agar lebih produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Di bidang ekonomi syariah, Syarikat Islam menekankan peningkatan literasi, perluasan inklusi keuangan syariah, dan pencetakan lebih banyak pengusaha Muslim dengan akses permodalan yang memadai agar dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional.
“Potensi yang dimiliki sangat besar, mengingat jumlah umat Muslim di Indonesia serta sejarah panjang perjuangan SI,” ujarnya.
Ferry menambahkan, Syarikat Islam berawal dari Syarikat Dagang Islam dan kemudian berkembang menjadi kekuatan ekonomi sekaligus gerakan kebangsaan yang berakar di seluruh negeri. Sejarah panjang itu, kata dia, menjadi modal untuk membuktikan bahwa dakwah ekonomi bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju kemandirian umat.
Sementara itu, Hamdan Zoelva mengatakan Surabaya dipilih sebagai lokasi kongres untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa. Ia mengingatkan bahwa kota ini juga menjadi saksi Kongres Pertama Syarikat Islam pada Januari 1913 yang dihadiri sekitar 15.000 orang.
Menurut Hamdan, sejak kongres pertama, Syarikat Islam telah mewujudkan gagasan ekonomi umat melalui pendirian Koperasi Setia Usaha, yang disebut sebagai koperasi pertama di Indonesia, serta Asuransi Bumi Putra 1912. Keduanya menjadi bukti bahwa kekuatan ekonomi umat dibangun lewat kebersamaan, kepedulian sosial, dan kemandirian.
“Koperasi bukan sekadar usaha mencari untung, melainkan wujud solidaritas. Inilah yang kita kembangkan kembali saat ini,” kata Hamdan.
Ia juga menegaskan bahwa landasan perjuangan Syarikat Islam adalah sosialisme Islam, kebersamaan, keadilan, dan kerakyatan yang bersumber dari ajaran agama. Menurut dia, agama dan kebangsaan tidak dipisahkan, melainkan saling menguatkan sebagai sumber moralitas dan arah kebijakan negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.
Di sisi lain, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan cita-cita perjuangan Syarikat Islam dan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni mengembalikan kedaulatan pangan dan memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.
“Inilah bukti nyata perjuangan mewujudkan kemerdekaan sejati: kekayaan bangsa kembali ke rakyat, petani dan nelayan tidak lagi miskin, dan kedaulatan pangan benar-benar tercapai,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga menjadi instrumen penting agar manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan masyarakat di akar rumput.
