Harmonis Dengan Pemda, Kejari Diduga Hilangkan Hasil Audit BPK Hingga Tak Sentuh Buk Aluh

Warta Mataram, Lombok Tengah – Kinerja Aprat Penegak Hukum (APH) khususnya Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) diragukan dalam menjalankan penegakan hukum yang profesional, jujur dan berintegritas. Dimana seyogianya Kejari loteng harus berperan aktif menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Sesuai UU No. 11 Tahun 2021, Kejari wajib melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim, melakukan penyidikan tindak pidana khusus, dan mewujudkan kepastian hukum. Namun nyatanya dalam kasus yang sedang viral di loteng yakni korupsi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang ditangani Kejari di duga mandul dan masuk angin.

Pasalnya Ibu Aluh selaku Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang diduga menjadi aktor terhadap korupsi tersebut tidak tersentuh sama sekali bahkan Kejari diduga hilangkan hasil Audit BPK. Langkah tersebut diduga sebagai upaya untuk melindungi Ibu Aluh dari jeratan hukum.

“Saya duga Kejari loteng gadaikan integritasnya karena diperlakukan istimewa oleh Ibu Aluh dan Pemda terkait, Mangkanya hanya menahan tiga orang tersebut yang notabenenya sekedar dijadikan tumbal. Siapa yang keluarkan perbup? Karena tidak mungkin hanya tingkat bawah yang nikmati uang haram tersebut,” kata ketua GMPRI NTB Rindawanto Evendi yang akrab disapa Rindhot.

Lebih lanjut Rindhot menjelaskan jika ia menduga ada konflik of interest antara Pemda dengan Kejari Loteng terkait dengan hibah mobil serta adanya dana 1,04 miliar untuk rehab 4 rumah dinas Kejari anggaran 2025 lalu juga kita anggap mempengaruhi kebijakan hukum.

“Kejaksaan harus menerapkan hukum yang berkeadilan tidak pandang bulu siapapun harus sama di mata hukum apalagi seorang kepala badan tidak harus di istimewakan dan di periksa dengan status yang sama,” tutup Rindhot.