Diduga Terima Suap 300 Juta Perorang Dari 15 DPRD, Kejati Kaburkan Kasus Dana Siluman
Mataram - Habisnya masa tahanan untuk tiga terdakwa Kasus Ijon Fee Pokir Siluman berakibat di keluarkannya mereka deri Lapas. Kondisi ini memicu keresahan publ…
AMARAH NTB Serukan Penyidik Kejati Harus Belajar Hukum Kembali
AMARAH NTB mendesak penyidik Kejati untuk mempelajari hukum terkait kasus Siluman DPRD, menyuarakan transparansi dan keadilan publik.
Harmonis Dengan Pemda, Kejari Diduga Hilangkan Hasil Audit BPK Hingga Tak Sentuh Buk Aluh
Kinerja Kejari Lombok Tengah dipertanyakan terkait dugaan korupsi Pajak Penerangan Jalan, integritas dan keadilan penegakan hukum menjadi sorotan.
GMPRI Minta Kejari Loteng Periksa Khusus Buk Aluh Terkait Kasus PPJ Loteng, Diduga Jadi Dalang Pada Semuanya
GMPRI NTB desak Kejari Loteng untuk menyelidiki Ibu Aluh terkait dugaan pembagian insentif Dana Pajak Penerangan Jalan.
GMPRI NTB Dukung Kejari Loteng Usut Tuntas Kasus Korupsi PPJ: Tidak Stop Pada 3 Orang Tersebut
GMPRI NTB mendukung Kejari Loteng dalam mengusut tuntas kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi di Lombok Tengah.
Nasarudin Dilantik sebagai Ketua DPC GMPRI Lombok Tengah
Warta Mataram – Lombok Tengah – Nasarudin telah resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) di Kabupaten…
Sebut Aksi Mogok Nakes Ada Konsekuensinya, GMPRI Minta Komisi 1 DPRD Loteng Urus Dapurnya
Aksi mogok tenaga kesehatan di Lombok Tengah terancam sanksi dari DPRD, memicu reaksi dari berbagai pihak terkait tuntutan yang tidak dipenuhi.
GMPRI: Jika Mau Cepat Berhaji, Dekati Kemenag
Ketua GMPRI NTB soroti proses seleksi pendamping haji, dugaan dominasi Kemenag jadi perhatian masyarakat terkait pelayanan haji.
GMPRI NTB Desak Bupati Loteng Pecat Kapus Pringgarata
Ketua GMPRI NTB desak Bupati Loteng untuk memecat Kapus Pringgarata akibat pernyataan merendahkan terhadap Tenaga Kesehatan.
AMARAH NTB Akan Laporkan Kejati ke KPK dan Komisi III DPR RI
AMARAH NTB akan melapor pimpinan DPRD NTB dan Kajati NTB atas dugaan korupsi 76 miliar, berharap keadilan bagi masyarakat.