Pemprov NTB Dorong Pembangunan Pendidikan yang Merata

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus berkomitmen untuk mendorong pemerataan pembangunan di sektor pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa. Hal ini diungkapkan pada dialog dengan guru-guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia pada Selasa (3/3).

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memberikan apresiasi terhadap hasil revitalisasi sekolah SLB Baiturrahman Sondosia. Ia menilai sekolah tersebut menunjukkan kualitas kerja yang baik meskipun dengan anggaran yang terbatas. Gubernur Iqbal menekankan bahwa pendidikan lebih dari sekadar fasilitas, melainkan juga tentang keteladanan yang harus ditunjukkan oleh para pendidik.

“Untuk menanamkan disiplin dan akhlak pada anak-anak, kita sebagai pendidik harus menjadi teladan terlebih dahulu. Pendidikan bukan hanya teori,” ujar Iqbal.

Gubernur Iqbal juga menghargai dedikasi guru-guru yang telah mendidik 88 siswa di sekolah tersebut. Ia berpesan agar para guru berperan sebagai orang tua kedua yang mendampingi siswa dengan penuh kasih sayang.

Dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB menyediakan 400 subsidi untuk sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK yang akan berlangsung sampai Juni mendatang. Program ini bertujuan agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui di dunia kerja. Apabila program ini berjalan dengan baik, jumlah target akan ditingkatkan.

“Kami sedang merancang formula baru untuk pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) guna memastikan keadilan, terutama bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang seringkali mengalami keterbatasan anggaran,” jelas Gubernur.

Selain itu, mengenai pembayaran guru agama yang tertunda selama hampir tiga tahun, Pemprov memastikan bahwa prosesnya sudah berjalan dan dana telah ditransfer. Koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dilakukan untuk memastikan pencairan berjalan lancar.

Pada konteks lain, terkait 538 peserta yang tidak lolos seleksi ASN, Pemprov menegaskan bahwa keputusan mengenai ASN sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta yang berprestasi diberikan kesempatan lebih.

“Keputusan ini berada di tangan pemerintah pusat, dan tidak dapat dibedakan untuk satu daerah saja tanpa mempengaruhi skala nasional,” tegas Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB berharap pemerintah pusat bisa membuka jalan solusi melalui skema P3K bagi masalah ini.

Gubernur Iqbal meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar upaya peningkatan pendidikan dan pengelolaan kepegawaian di NTB dapat berjalan sukses, demi mencetak generasi yang unggul dan siap bersaing.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa saat ini pemerintah provinsi tengah mengupayakan perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, terutama dalam hal revitalisasi sekolah tanpa memandang status negeri atau swasta.

Menurutnya, selama ini belum ada upaya revitalisasi yang setara bagi sekolah swasta. Namun, kini hasil perjuangan bersama mulai terlihat.

“Minimal, program revitalisasi saat ini tidak membedakan antara swasta dan negeri. Walaupun masih dalam proses, kami telah membuat kemajuan yang baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah ini merupakan awal untuk memastikan perhatian yang sama diberikan pada semua aspek pendidikan, baik untuk sekolah swasta maupun negeri.

Pemprov NTB berkomitmen untuk menjadikan kebijakan pendidikan lebih inklusif dan adil. Gubernur Iqbal berharap langkah ini diiringi dengan kebijakan yang lebih progresif di masa mendatang.

Gubernur Iqbal juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat terjalin dengan baik, dan menyebut bahwa Menteri terkait menunjukkan kepedulian terhadap sekolah swasta berkat pengalaman dalam mengelola ribuan sekolah swasta.

Ke depannya, perbandingan antara sekolah swasta dan negeri tidak akan ditujukan untuk menciptakan perbedaan, melainkan untuk mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan dukungan.

Pemprov NTB optimis, dengan kerjasama yang baik bersama pemerintah pusat, perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin kuat dalam sistem pendidikan nasional.