Penguatan Kebijakan Pelatihan Vokasi di NTB
Penguatan Kebijakan Pelatihan Vokasi di NTB
Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tengah memperkuat kebijakan pelatihan vokasi dengan tujuan menjembatani kebutuhan dunia usaha dan industri. Langkah ini diambil untuk memastikan lulusan dari Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki kesiapan dan daya saing yang tinggi di pasar kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri saat melakukan kunjungan kerja ke BLK. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan dan menilai kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi tantangan yang ada di dunia kerja.
Selama kunjungan, Wakil Gubernur mengecek berbagai fasilitas pelatihan, terutama dalam bidang teknik dan otomotif. Ia juga berkesempatan berdialog langsung dengan para instruktur untuk mendapatkan masukan berharga terkait pelaksanaan pelatihan.
“BLK harus menjadi garda terdepan dalam melahirkan tenaga kerja yang siap pakai. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan harus sejalan dengan kebutuhan dari sektor usaha dan industri,” jelasnya dengan tegas.
Dari informasi yang disampaikan oleh pihak BLK, saat ini program pelatihan mendapat partisipasi tinggi dari masyarakat. Namun, mereka juga mengakui masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti terbatasnya fasilitas serta kurang optimalnya hubungan antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Dinda menekankan pentingnya memperkuat konsep link and match antara BLK dan dunia industri. Ia menegaskan hal ini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas lulusan BLK agar lebih relevan dengan yang dibutuhkan di pasar.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pelatihan yang diberikan tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga berorientasi pada pengembangan jiwa kewirausahaan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor formal. Lulusan BLK juga harus memiliki kemampuan untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.
Ummi Dinda juga meminta agar dilakukan evaluasi kurikulum secara berkala, peningkatan kompetensi para instruktur, serta penguatan kerja sama strategis dengan sektor industri. Hal ini akan menjamin agar pelatihan yang diberikan tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika pasar.
Kunjungan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menurunkan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi. Diharapkan, dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan industri, BLK dapat bertransformasi menjadi pusat pengembangan talenta yang adaptif, produktif, dan siap bersaing di tingkat regional serta nasional.
