Jusuf Kalla Soroti Pemotongan Gaji Menteri dalam Kebijakan Anggaran

Warta Mataram – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, memberikan pandangannya mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang tengah menjadi perbincangan. Dalam kesempatan setelah menunaikan salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, JK menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam rencana pemotongan gaji menteri.

Menurut JK, besaran gaji menteri saat ini, yang berada di kisaran Rp19 juta, patut dicermati. “Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?” ujarnya dengan nada mempertanyakan.

Dia pun menggarisbawahi perbandingan yang signifikan antara gaji menteri dengan pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diketahui jauh lebih tinggi. “Gaji di BUMN jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menteri. Anggota DPR juga menerima gaji yang lebih besar. Ini hanya untuk diketahui saja,” tambahnya.

Lebih lanjut, JK menjelaskan bahwa menteri tidak mendapatkan tunjangan seperti yang sering dipersepsikan masyarakat luas. Menurutnya, menteri hanya menerima biaya operasional untuk menunjang tugas-tugas mereka, tanpa ada tambahan tunjangan. “Tidak ada tunjangan. Hanya ada biaya operasional, itu saja,” tegasnya.

Wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri, muncul sebagai langkah untuk efisiensi anggaran pemerintah. JK menyampaikan bahwa pentingnya mempertimbangkan keadilan dalam kebijakan tersebut.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dijadwalkan pada Kamis (19/3) untuk menetapkan persentase pemotongan anggaran bagi kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan di Timur Tengah.

Di samping efisiensi program, wacana untuk memotong gaji menteri dan wakil menteri semakin menguat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya pun menyatakan dukungannya terhadap usulan pemotongan gaji tersebut sebagai wujud solidaritas dari pejabat negara untuk berkontribusi dalam penghematan belanja. “Setuju. Oh, itu bagus. Kalau itu bagus,” ungkapnya saat ditanya mengenai rencana tersebut.