Kapal Tanker Pertamina Dinilai Sebaiknya Diawaki WNI Demi Kepentingan Bangsa

WARTAMATARAM.COM – Fakta bahwa kapal milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz ternyata diawaki sepenuhnya oleh warga negara asing memicu perhatian publik. Kondisi itu menuai kritik dari Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir, yang menilai hal tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Menurut Mukhsin, persoalan itu bukan sekadar urusan operasional, melainkan menyangkut keberpihakan terhadap tenaga kerja Indonesia dan kedaulatan negara. Ia menyebut Pertamina sebagai perusahaan milik negara semestinya memberi ruang lebih besar kepada pelaut Indonesia yang dinilai memiliki kompetensi memadai.

“Negeri ini punya jutaan warga yang siap bekerja, termasuk ribuan pelaut yang terlatih, bersertifikasi, dan memiliki keahlian yang diakui dunia. Kenapa kesempatan itu justru diberikan kepada WNA?” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 22 April 2026.

Ia juga menilai penggunaan kru asing pada kapal tanker strategis berpotensi menimbulkan risiko bagi ketahanan energi nasional. Menurut dia, aset seperti kapal tanker merupakan bagian penting dari rantai pasok energi yang seharusnya dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan Indonesia.

“Kapal tanker adalah aset strategis, urat nadi pasokan energi kita. Kalau pengelolaannya diserahkan sepenuhnya ke tangan orang asing, risikonya sangat besar,” kata Mukhsin.

Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri kebijakan tersebut dan memastikan ada pihak yang bertanggung jawab bila ditemukan pelanggaran aturan.

Isu ini mencuat setelah video kapal tanker milik Indonesia di Selat Hormuz viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pelaut Indonesia berbincang dengan kru kapal Gamsunoro, tanker Pertamina, dan disebutkan seluruh awak kapal berasal dari India.

Menanggapi hal itu, Corporate Secretary Pertamina International Shipping (PIS) Vega Pita menjelaskan bahwa kapal Gamsunoro sedang disewa pihak ketiga. Karena itu, proses perekrutan kru dilakukan oleh penyewa dengan mengikuti regulasi internasional dan standar operasional industri pelayaran global.