Komisi VII Minta Program Pariwisata Difokuskan pada Dampak bagi Warga

JAKARTA, WARTAMATARAM.COM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Kementerian Pariwisata lebih memprioritaskan program-program pariwisata yang substantif dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Chusnunia menilai porsi anggaran dukungan manajemen yang mencapai lebih dari 50 persen dari total pagu Kementerian Pariwisata perlu dicermati. Menurut dia, porsi untuk program pariwisata yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat justru masih sekitar 15 persen.

“Kami memahami pentingnya belanja operasional, tetapi kami ingin memperoleh penjelasan mengenai apakah komposisi ini sudah ideal untuk kementerian yang berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan destinasi, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja,” kata Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Politikus yang akrab disapa Nunik itu juga menyoroti hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dalam paparan Kementerian Pariwisata. Ia menilai hal tersebut menjadi isu strategis karena daerah berpotensi kehilangan instrumen pembiayaan untuk pembangunan destinasi wisata.

“Salah satu poin penting dalam paparan adalah bahwa pariwisata tidak lagi menjadi bidang penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2027. Ini merupakan isu yang sangat strategis di mana daerah akan kehilangan instrumen pembiayaan pembangunan destinasi wisata,” ujarnya.

Chusnunia menambahkan, kondisi pariwisata di Lampung masih memerlukan perhatian serius. Sejumlah destinasi dinilai masih berkembang dan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar agar dapat tumbuh optimal.

“Kami di Komisi VII tentu akan mendorong agar Kementerian Pariwisata bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan agar kembali mengusulkan DAK Pariwisata, minimal untuk destinasi prioritas dan daerah dengan potensi besar,” kata dia.

Selain itu, ia meminta Kementerian Pariwisata tidak hanya mengejar banyaknya kegiatan atau event, melainkan mengukur keberhasilan dari dampak ekonomi yang dihasilkan.

Menurut Chusnunia, indikator keberhasilan pariwisata seharusnya mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, investasi pariwisata, dan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

“Yang perlu kita kejar adalah dampaknya, bukan sekadar jumlah event-nya,” tuturnya.