OTT Bupati LAZ Tak Ganggu Pelayanan Publik, Saatnya Nurul Adha Lakukan Pembenahan Birokrasi
Warta Mataram – Tokoh politik Lombok Barat, Agus Kamarwan, menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Agus, roda pemerintahan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya karena masih ada Wakil Bupati yang memiliki kewenangan untuk memastikan pelayanan publik tetap berlangsung.
“Kejadian OTT saudara LAZ tidak akan berpengaruh dan tidak mengganggu pelayanan publik, serta tidak berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Lombok Barat. Kejadian OTT kepada LAZ hanya berpengaruh kepada keluarganya dan para tim suksesnya. Kalau pemerintahan harus tetap jalan, masih ada Wakil Bupati,” ujar Agus Kamarwan.
Agus berharap Wakil Bupati mampu mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus melakukan pembenahan terhadap birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Saya menitip harapan kepada Wakil Bupati, semoga Lombok Barat menjadi kabupaten yang membanggakan,” katanya.
Namun demikian, Agus menilai peluang keberhasilan kepemimpinan tersebut akan sangat bergantung pada keberanian melakukan reformasi di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, selama pejabat-pejabat yang mengelilingi pimpinan daerah masih didominasi oleh kepala dinas yang telah puluhan tahun menduduki jabatan tanpa menghasilkan kinerja yang dirasakan masyarakat, maka perubahan akan sulit diwujudkan.
“Harapan ini kecil keberhasilannya sepanjang pejabat-pejabat yang mengelilingi bupati yang baru adalah kepala-kepala dinas yang berpuluh-puluh tahun menjadi pejabat hanya duduk di meja dan kursi ber-AC, tetapi hasil kerjanya tidak jelas untuk rakyat. Kalau hasil kerja untuk pribadi mereka selama menjadi pejabat pasti cepat berubah dan dirasakan oleh keluarganya,” tegasnya.
Karena itu, Agus mengusulkan adanya perombakan besar-besaran di jajaran birokrasi sebagai langkah awal mempercepat perubahan di Lombok Barat.
Ia bahkan menyampaikan istilah “bongkar muat tengker” sebagai bentuk perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dinilai tidak produktif.
“Usul saya adalah ‘BONGKAR MUAT TENGKER’ dan maksimalkan melatih kemampuan tempur para calon nahkoda di masing-masing OPD dengan melibatkan para putra daerah yang memiliki profesionalisme di bidang pemerintahan, administrasi anggaran, hukum, dan bidang lainnya,” ujarnya.
Agus meyakini langkah tersebut akan membuka peluang bagi lahirnya birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Jika langkah ini yang dilakukan, maka baru ada harapan Lombok Barat menjadi lebih baik,” pungkasnya.
