Dosen di Tengah Banjir Administrasi: Ketika Pendidikan Tinggi Kehilangan Waktu untuk Berpikir

Bagi masyarakat Mataram dan Nusa Tenggara Barat, perguruan tinggi bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Di kota ini, kampus hadir hampir di setiap sudut kehidupan: mencetak tenaga kesehatan, guru, ekonom, insinyur, advokat, pelaku usaha, politisi, birokrat, hingga para peneliti yang diharapkan mampu ikut menyelesaikan persoalan daerah.

Karena itu, ketika kita berbicara tentang kualitas pendidikan tinggi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan NTB.

Namun, ada persoalan yang mungkin jarang terlihat dari luar kampus. Para dosen hari ini tidak hanya mengajar mahasiswa. Mereka juga dituntut meneliti, menulis publikasi, melakukan pengabdian, membangun kerja sama, menjalankan hilirisasi, mengikuti berbagai program pemerintah, menghadiri rapat, mengisi aplikasi, menyusun laporan, dan mengunggah berbagai bukti kegiatan.

Semua agenda tersebut memiliki tujuan yang baik. Perguruan tinggi memang harus berkontribusi kepada pembangunan. Dosen juga tidak boleh hanya berada di ruang kelas tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat. Akan tetapi, persoalannya adalah waktu dan energi manusia memiliki batas.

Ketika terlalu banyak energi dosen terserap untuk administrasi, yang perlahan kehilangan ruang adalah pekerjaan yang justru menjadi jantung akademik: membaca, berpikir, meneliti, menulis, berdiskusi, dan membimbing mahasiswa.

Kita sering bertanya mengapa publikasi ilmiah dosen belum tinggi. Tetapi mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah sistem kerja kita sudah memberikan cukup waktu kepada dosen untuk menulis?

Menulis artikel ilmiah bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Dosen membutuhkan waktu untuk membaca banyak referensi, menemukan persoalan, mengolah data, berdiskusi, menulis, merevisi, lalu menghadapi proses review yang terkadang panjang.

Karena itu, dosen yang menghadiri banyak kegiatan belum tentu lebih produktif daripada dosen yang selama berbulan-bulan bekerja dalam diam menghasilkan satu penelitian yang bermutu. Disinilah kita perlu membedakan antara sibuk dan produktif.

Kesibukan mudah terlihat. Ada rapat, dokumentasi, daftar hadir, laporan dan sertifikat. Sementara produktivitas akademik sering tidak terlihat sampai hasilnya benar-benar lahir.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika regulasi berubah dengan cepat. Belum selesai satu aturan dipahami dan diterapkan, aturan baru sudah muncul. Kampus kembali harus melakukan sosialisasi, menyesuaikan sistem, membuat pedoman, dan menginstruksikan perubahan kepada dosen. Satu aturan belum benar-benar khatam dipahami, aturan baru sudah datang.

Di tengah situasi tersebut, kita juga tidak boleh melupakan kesejahteraan dosen. Di banyak perguruan tinggi, persoalan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Dosen diminta menghasilkan lebih banyak karya, memperluas kerja sama, meningkatkan publikasi, dan melakukan hilirisasi, tetapi ruang untuk memperbaiki kesejahteraan belum selalu bergerak secepat tuntutan pekerjaannya.

Bagi daerah seperti NTB, persoalan ini penting. Kita membutuhkan kampus yang kuat untuk menjawab persoalan daerah: pariwisata, kemiskinan, UMKM, pertanian, kesehatan, lingkungan, ekonomi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Tetapi kampus tidak akan mampu menghasilkan pengetahuan terbaik jika orang-orang di dalamnya terus-menerus kehabisan energi untuk urusan administratif. Solusinya seringkali sederhana dalam ketikan, namun tidak selalu demikian dalam implementasinya, apalagi bila bersinggungan dengan ego personal penguasa, ego sektoral, alokasi dana, dan hal-hal sensitif lainnya.

Perguruan tinggi dapat mulai dengan menyederhanakan pelaporan, menghindari pengisian data yang sama berkali-kali, serta mengurangi rapat yang tidak benar-benar diperlukan. Kampus juga dapat menyediakan beberapa jam setiap minggu sebagai waktu akademik yang terlindungi dari rapat dan pekerjaan administratif.

Pemerintah pun perlu memberi ruang yang lebih panjang ketika menerapkan regulasi baru. Tidak semua kebijakan harus dikejar dengan kecepatan yang sama. Pendidikan membutuhkan konsistensi dan kedalaman.

Dan yang tidak kalah penting, ukuran keberhasilan dosen perlu semakin bergeser dari banyaknya aktivitas menuju kualitas dan dampak.

Satu penelitian yang membantu pemerintah daerah memahami persoalan UMKM NTB mungkin lebih bernilai daripada sepuluh kegiatan seremonial. Satu publikasi yang membuka perspektif baru tentang pariwisata Lombok mungkin lebih berarti daripada sekian banyak laporan kegiatan yang hanya selesai di atas kertas.

Kita tentu membutuhkan perguruan tinggi yang aktif. Tetapi kita juga membutuhkan perguruan tinggi yang berpikir. Sebab tugas kampus bukan hanya menjalankan program, melainkan menghasilkan pengetahuan yang dapat membantu masyarakat memahami persoalan dan menemukan jalan keluar.

Dan untuk itu, dosen membutuhkan sesuatu yang sederhana tetapi semakin mahal: waktu untuk berpikir.

Mungkin sudah waktunya kita tidak hanya bertanya berapa banyak program yang telah dijalankan perguruan tinggi, tetapi juga bertanya: berapa banyak pengetahuan baru yang telah dihasilkan, berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil dipahami, dan berapa banyak mahasiswa yang benar-benar tumbuh menjadi manusia yang lebih baik?

Sebab pendidikan tinggi tidak seharusnya hanya menghasilkan lebih banyak laporan, tapi harus menghasilkan lebih banyak manusia yang berpikir, lebih banyak pengetahuan yang bermanfaat, dan lebih banyak perubahan yang bermakna bagi masyarakat. (*)