Sebelum Terlalu Sibuk Membangun Proyek, Mari Dengarkan Lagi Pesan Indonesia Raya

Kemarin, 17 Agustus 2026, kita kembali memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Di berbagai tempat, Merah Putih dikibarkan, upacara digelar, dan Indonesia Raya dinyanyikan dengan penuh khidmat. Namun, setelah upacara selesai dan suasana kemerdekaan kembali menjadi rutinitas, mungkin ada satu bagian dari lagu kebangsaan itu yang layak kita renungkan lebih lama: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.”

Kalimat tersebut sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan gagasan pembangunan yang sangat dalam. Menariknya, jiwa disebut lebih dahulu daripada badan. Seolah-olah para pendiri bangsa sudah mengingatkan bahwa membangun Indonesia bukan hanya perkara mendirikan sesuatu yang dapat dilihat mata, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki karakter untuk mengelola apa yang telah dibangun.

Indonesia tentu membutuhkan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, koperasi, fasilitas publik, dan berbagai infrastruktur lainnya. Pembangunan fisik tidak boleh dipandang sebelah mata karena ia merupakan bagian penting dari kemajuan. Persoalannya muncul ketika keberhasilan pembangunan terlalu mudah diukur dari apa yang tampak, sementara kualitas manusia yang menjadi fondasinya justru kurang mendapatkan perhatian.

Dalam manajemen, kita mengenal perbedaan antara output dan outcome. Output adalah sesuatu yang relatif mudah dihitung: berapa kilometer jalan dibangun, berapa gedung selesai, berapa koperasi berdiri, atau berapa program diluncurkan.

Outcome jauh lebih sulit karena pertanyaannya adalah apa yang benar-benar berubah setelah semua itu dilakukan. Apakah masyarakat menjadi lebih mandiri? Apakah pendidikan menjadi lebih berkualitas? Apakah anak-anak tumbuh dengan karakter yang lebih kuat? Apakah literasi masyarakat meningkat? Apakah korupsi berkurang? Apakah produktivitas masyarakat bertambah?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sering tidak menghasilkan foto peresmian yang menarik, tetapi justru menentukan apakah pembangunan benar-benar berhasil.

Ada persoalan lain yang juga perlu kita sadari. Dalam sistem politik yang bekerja dalam periode tertentu, sesuatu yang hasilnya cepat terlihat tentu memiliki daya tarik yang besar. Jalan yang selesai dibangun dapat segera diresmikan. Gedung baru dapat segera dipotret. Program baru dapat segera dikomunikasikan. Masyarakat dapat langsung melihat hasilnya.

Pendidikan karakter berbeda. Hasilnya tidak selalu muncul dalam satu tahun, bahkan mungkin tidak dalam satu periode pemerintahan. Seorang anak yang hari ini belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan berpikir kritis mungkin baru menunjukkan hasilnya dua puluh tahun kemudian ketika ia menjadi dokter, pengusaha, dosen, birokrat, atau pemimpin.

Karena itu, pembangunan manusia membutuhkan kesabaran politik yang jauh lebih panjang daripada pembangunan fisik.

Program Makan Bergizi Gratis juga memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana kita seharusnya melihat pembangunan. Tujuan memperbaiki gizi anak tentu merupakan tujuan yang baik karena anak yang sehat memiliki kondisi yang lebih baik untuk belajar. Namun persoalannya bukan sekadar apakah sebuah program baik atau buruk. Kita perlu melihat desain anggaran, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta dampaknya terhadap keseluruhan ekosistem pendidikan.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 kemudian memberikan arah bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan untuk tahun-tahun berikutnya, paling lambat pada APBN 2028. Ini semestinya tidak dibaca sebagai pertentangan antara makanan bergizi dan pendidikan, melainkan sebagai pelajaran bahwa program pembangunan yang baik pun membutuhkan desain manajemen dan tata kelola yang tepat.

Disinilah prinsip mindful marketing sebenarnya dapat memberikan perspektif yang relevan. Mindful marketing bukan sekadar bagaimana membuat sesuatu terlihat menarik, tetapi bagaimana memastikan bahwa nilai yang dikomunikasikan benar-benar sesuai dengan nilai yang diterima manusia.

Prinsip yang sama dapat diterapkan dalam manajemen pembangunan. Pemerintah tidak cukup hanya bertanya, “Apa yang bisa kita bangun?” tetapi juga harus bertanya, “Apa yang benar-benar berubah setelah kita membangunnya?”

Jangan sampai pembangunan berhenti pada marketing of government, yaitu sibuk mengomunikasikan apa yang sudah dikerjakan, sementara dampak jangka panjangnya kurang diperhatikan. Pembangunan yang sehat justru membutuhkan keselarasan antara janji, proses, pengalaman masyarakat, dan hasil nyata.

Jalan harus dibangun, tetapi integritas orang yang membangunnya juga harus dibangun. Sekolah harus diperbaiki, tetapi kualitas guru dan karakter peserta didik harus diperkuat. Koperasi harus dikembangkan, tetapi literasi keuangan, tata kelola, transparansi, dan budaya gotong royong juga harus ditanamkan. Sebab sebuah gedung yang megah tidak akan menyelamatkan bangsa jika manusianya kehilangan integritas.

Kita mungkin memang membutuhkan lebih banyak pembangunan fisik. Namun, kita juga membutuhkan masyarakat yang semakin cerdas, kritis, sehat secara mental, kuat secara karakter, dan tidak mudah terpesona hanya oleh apa yang tampak di permukaan. Masyarakat seperti itulah yang pada akhirnya mampu mengawasi pembangunan, mempertanyakan kebijakan, sekaligus menjaga agar kekayaan negara benar-benar kembali menjadi kesejahteraan rakyat.

Tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, karena itu seharusnya tidak berhenti menjadi slogan tahunan. Kedaulatan membutuhkan manusia yang mampu berpikir dan menentukan masa depannya sendiri. Keadilan membutuhkan karakter yang menghargai hak orang lain. Kemakmuran membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, dan kemampuan mengelola sumber daya.

Maka, sebelum kita terlalu sibuk membangun proyek, mungkin ada baiknya kita kembali mendengarkan Indonesia Raya dengan lebih sadar.

Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.

Bukan memilih salah satu, tetapi memastikan keduanya tumbuh bersama. Sebab pembangunan fisik adalah apa yang terlihat dari sebuah bangsa, sementara karakter manusianya adalah apa yang menentukan apakah semua yang terlihat itu akan bertahan lama.

Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya berapa banyak yang sudah kita bangun, tetapi manusia seperti apa yang sedang kita bangun melalui semua pembangunan itu? (*)