Anggota DPR minta Kemenpar sesuaikan anggaran 2027 untuk perkuat UMKM

WARTAMATARAM.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyesuaikan komposisi belanja dalam usulan tambahan anggaran tahun 2027 agar lebih berpihak pada penguatan UMKM dan pelaku pariwisata di daerah.

Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kemenpar di Jakarta, Rabu, Putra menilai struktur usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun perlu diselaraskan dengan kebutuhan sektor riil yang menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata nasional.

Ia menyoroti perbedaan alokasi antarprogram, khususnya antara pemasaran, penyelenggaraan event, dan pengembangan industri pariwisata. Menurut dia, porsi untuk industri dan investasi masih terlalu kecil dibanding kebutuhan pemberdayaan pelaku usaha kecil.

"Saya lihat, Deputi Pemasaran minta porsi tambahan yang cukup besar, Rp647 miliar. Event mintanya Rp216 miliar. Tapi yang bikin saya agak miris, industri dan investasi itu cuma Rp35 miliar. Padahal ini mengurus pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha riil," kata Putra.

Selain itu, Putra meminta Kemenpar mempertimbangkan kembali penghapusan dana tugas pembantuan pada 2027. Ia menilai skema tersebut selama ini menjadi salah satu instrumen dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan pariwisata daerah.

"Ini kenapa dihapus? Paling tidak, Saudara Menteri, ini diberikan secara terbatas dengan skala prioritas. Supaya ada keberpihakan kementerian kepada daerah," ujarnya.

Putra juga menyoroti hubungan antara besaran anggaran dan capaian devisa sektor pariwisata. Ia menyebut, pada sejumlah periode, devisa tetap meningkat meski anggaran mengalami penyesuaian.

Menurut dia, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi pembiayaan pariwisata ke depan, terlebih di tengah prioritas fiskal pemerintah yang juga menyasar sektor lain.

Dalam rapat yang sama, Putra turut menanggapi usulan tambahan anggaran untuk Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang banyak diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana. Ia menilai, kenaikan anggaran semestinya disertai indikator hasil yang jelas dan terukur.

"Tidak ada satu pun Poltekpar yang minta kenaikan ratusan persen itu menaruh target outcome. Berapa persen lulusan yang langsung bekerja di desa wisata lokal? Atau berapa persen peningkatan omzet UMKM yang didampingi oleh Poltekpar? Itu riil," kata dia.

Meski memberi sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenpar sebesar Rp1,99 triliun. Persetujuan itu disertai harapan agar komposisi belanja segera disesuaikan sehingga manfaat program lebih dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat daerah.

"Untuk itulah kami setujui usulan tambahan anggaran ini, dengan catatan, kami menuntut penyesuaian arsitektur pembelanjaan agar sepenuhnya berpihak kepada pengusaha kecil, UMKM, dan pelaku pariwisata di sektor riil," kata Putra.