Hatta Taliwang Sebut Saiful Mujani Gelisah dengan Komitmen Prabowo Kembali ke UUD 1945 Asli

WARTAMATARAM.COM – Aktivis senior M. Hatta Taliwang menanggapi seruan penggulingan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya dilontarkan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Saiful Mujani. Menurut Hatta, kegelisahan itu muncul seiring menguatnya kembali gagasan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dalam pemerintahan Prabowo.

Hatta mengatakan, bila sistem pemilihan presiden dijalankan berdasarkan UUD 18 Agustus 1945, maka mekanismenya akan menggunakan musyawarah perwakilan di MPR, bukan pemilihan langsung seperti saat ini. Dalam sistem tersebut, MPR terdiri atas utusan golongan, utusan daerah, serta anggota DPR sebagai wakil partai.

“Bisa dimaklumi karena kalau sistem Pilpres menurut UUD 45 (asli) 18 Agustus 1945, Pilpres dilangsungkan dengan sistem perwakilan musyawarah di MPR yang ada utusan golongan, utusan daerah dan anggota DPR sebagai wakil partai,” kata Hatta dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu malam, 29 April 2026.

Ia menambahkan, jika pemilihan presiden dilakukan di MPR, maka sejumlah lembaga survei dan konsultan politik akan kehilangan perannya. Menurut dia, hal itu membuat sebagian pihak tidak lagi memiliki kepentingan dalam proses politik elektoral.

“MPR merupakan penjelmaan rakyat dan lembaga tertinggi negara, maka lembaga survei dan konsultan politik tidak punya peran lagi. Piring Pecah. Maka tak heran kalau ada yang menjerit,” ujarnya.

Sebelumnya, gagasan kembali ke UUD 1945 naskah asli pernah disampaikan Prabowo pada 2019. Dalam dokumen AD/ART Gerindra juga disebutkan komitmen partai yang dipimpin Prabowo untuk menegakkan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.