Pada Selasa (13/10/2026), saya berkesempatan mengikuti Seminar Hasil Kajian Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bagi saya, forum ini bukan sekadar pemaparan hasil penelitian, melainkan pertemuan untuk memperkuat peran ilmu pengetahuan dalam mengawal program strategis nasional.
Inisiatif BRIDA NTB patut diapresiasi karena menghadirkan kajian akademik sebagai dasar evaluasi kebijakan. Di tengah derasnya informasi mengenai MBG, penelitian berbasis data penting agar diskusi publik tidak hanya bertumpu pada opini dan pengalaman individual.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menyampaikan bahwa NTB menjadi provinsi pertama yang melakukan kajian tersebut. Klaim ini perlu dibandingkan dengan penelitian di daerah lain. Namun, bagi saya, hal terpenting bukan siapa yang memulai lebih dahulu, melainkan bagaimana hasil penelitian dapat memperbaiki kebijakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Riset Awal, Bukan Garis Akhir
Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa. Meski demikian, masih ada aspek yang perlu diperbaiki, seperti ketepatan distribusi, variasi dan cita rasa menu, kesesuaian porsi dengan kebutuhan gizi, serta pengaruh program terhadap kegiatan belajar.
Temuan tersebut perlu dibaca sesuai cakupan penelitian. Responden masih terbatas pada siswa dan guru SMA, SMK, serta MA, sementara belum seluruh kabupaten/kota di NTB terwakili. Artinya, hasil kajian belum dapat menggambarkan seluruh pengalaman penerima manfaat, terutama siswa sekolah dasar.
Keterbatasan ini bukan alasan untuk mengecilkan nilai penelitian, melainkan dasar untuk memperluasnya. Kajian lanjutan perlu menjangkau lebih banyak wilayah dan jenjang pendidikan, sekaligus mengevaluasi aspek gizi, keamanan pangan, kualitas layanan, dan dampak ekonomi.
Pentingnya perluasan kajian terlihat dari sejumlah pemberitaan dugaan keracunan MBG di NTB. Pada September 2025, Dinas Kesehatan NTB mencatat lima kejadian yang melibatkan 252 siswa di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa. Di Sumbawa, dua kejadian pada 9 dan 17 September masing-masing melibatkan 118 dan 106 siswa.
Pada Februari 2026, sebanyak 29 siswa di dua sekolah di Lombok Utara dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG. Sementara itu, pada September 2026, dugaan keracunan di Batukliang, Lombok Tengah, dilaporkan melibatkan 333 siswa berdasarkan data yang diperbarui dari laporan awal 352 siswa. Pemberitaan hasil pemeriksaan laboratorium menyebut adanya cemaran Escherichia coli pada menu ayam saus dan selada yang diperiksa.
Rangkaian peristiwa tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan MBG bermasalah. Namun, kejadian itu menjadi pengingat bahwa evaluasi perlu menjangkau kelompok penerima manfaat dan wilayah yang belum tercakup dalam penelitian awal. Kita juga perlu membedakan laporan dugaan keracunan, keluhan kesehatan, dan penyebab yang telah didukung pemeriksaan laboratorium.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah MBG membantu pemenuhan gizi anak, tetapi juga apakah makanan aman, distribusinya terjaga, dan mekanisme pengawasan mampu mencegah risiko sejak awal.
Tri Dharma dan Peluang Ekonomi Lokal
Sebagai akademisi, saya melihat persoalan ini sebagai ruang kontribusi nyata melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kajian BRIDA NTB perlu dikembangkan menjadi policy brief yang memuat temuan, indikator keberhasilan, keterbatasan data, serta alternatif kebijakan. Dokumen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur NTB dan perangkat daerah dalam menentukan langkah perbaikan.
Perguruan tinggi juga dapat berkontribusi melalui penelitian lanjutan, pengembangan metode evaluasi, dan pendampingan masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan kampus seharusnya tidak berhenti pada seminar atau penandatanganan kerja sama, tetapi berlanjut hingga menghasilkan kebijakan yang dapat dievaluasi dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, MBG bukan hanya persoalan makanan, melainkan juga peluang penguatan ekonomi daerah. Potensi pertanian, peternakan, dan perikanan NTB dapat dihubungkan dengan kebutuhan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika dikelola dengan baik, kebutuhan tersebut berpotensi membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.
Namun, peluang itu tidak otomatis terwujud. Diperlukan pemetaan kebutuhan pangan, kapasitas produksi pemasok, kepastian jadwal pengadaan, standar mutu, serta pembayaran yang adil dan tepat waktu. Pengawasan rantai pasok harus mencakup asal bahan baku, keamanan pangan, penyimpanan, distribusi, hingga dampak ekonomi yang benar-benar diterima masyarakat.
Peningkatan belanja pangan belum tentu meningkatkan pendapatan lokal apabila produsen daerah tidak terlibat secara memadai. Karena itu, manfaat ekonomi MBG perlu diukur, bukan sekadar diasumsikan.
Komunikasi Publik dan Akuntabilitas
Hasil penelitian yang baik tidak boleh berhenti di ruang seminar. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap temuan dan rekomendasi dalam bahasa yang mudah dipahami. BRIDA, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media perlu bekerja sama menyebarluaskan data, menjelaskan keterbatasan kajian, serta menyampaikan tindak lanjut rekomendasi.
Di era digital, informasi dari selebgram atau influencer dapat menjangkau masyarakat secara luas, tetapi jangkauan tidak selalu sejalan dengan ketepatan data. Karena itu, respons yang dibutuhkan bukan mempertentangkan media sosial dengan akademisi, melainkan menghadirkan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan dapat diperiksa.
Transparansi mengenai hasil pengawasan dan langkah koreksi justru penting untuk membangun kepercayaan publik. Komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga perlu menjelaskan persoalan dan perbaikan yang sedang dilakukan.
Mendukung Tujuan, Mengawal Pelaksanaan
Saya melihat adanya niat baik dalam upaya memperluas akses anak terhadap makanan bergizi. Namun, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik. Setiap program publik membutuhkan tata kelola, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Kita dapat mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus menuntut keamanan pangan. Kita dapat mendukung program nasional sekaligus mendorong transparansi pengadaan dan anggaran. Kritik berbasis data bukan bentuk penolakan, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
Program strategis nasional tidak boleh berhenti sebagai proyek administratif. Keberhasilannya harus diukur melalui kualitas makanan, keamanan penerima manfaat, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak ekonomi yang nyata.
Bagi saya, keberpihakan kepada masyarakat bukan berarti menerima kebijakan tanpa pertanyaan. Tanggung jawab akademisi adalah menguji klaim berdasarkan bukti, mengungkap keterbatasan data, dan menawarkan perbaikan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan MBG bukan seberapa keras kita membelanya atau seberapa tajam kita mengkritiknya, melainkan apakah anak-anak memperoleh makanan yang aman dan bergizi, keluarga terbantu, ekonomi lokal tumbuh, dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Riset tidak boleh berhenti sebagai dokumen, rekomendasi tidak boleh berhenti sebagai wacana, dan program tidak boleh berhenti sebagai proyek. Ilmu pengetahuan harus membantu kebijakan menjadi lebih baik agar manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat. (*)
