Program Desa Berdaya NTB Siap Dijalankan dengan Pelatihan Pendamping

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mempersiapkan pelaksanaan program Desa Berdaya dengan pendekatan Transformatif. Dalam rangka ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dukcapil NTB akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi pendamping desa. Tujuannya adalah untuk memberikan intervensi yang efektif kepada ribuan Kepala Keluarga (KK) yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas DPMPD Dukcapil NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si., menjelaskan bahwa peran pendamping desa sangat penting untuk menentukan nasib 6.711 KK yang menjadi fokus program ini. Melalui Diklat, pendamping akan diberi pengetahuan dan keterampilan teknis guna mengenali jenis usaha yang tepat bagi keluarga miskin.

“Pendamping desa perlu mampu membantu keluarga miskin ekstrem dalam menyusun proposal sederhana. Kita akan menentukan kegiatan dan biaya yang diperlukan melalui aplikasi yang sedang dipersiapkan oleh Kominfo,” terang Lalu Hamdi saat ditemui di kantornya baru-baru ini.

Target Graduasi dan Indikator Keberhasilan

Program ini mengusung konsep ‘graduasi’, di mana sasaran tidak hanya dibantu sementara, melainkan diharapkan dapat keluar dari status kemiskinan ekstrem dalam dua tahun. Lalu Hamdi menekankan bahwa ada indikator keberhasilan yang harus dipenuhi untuk mencapai graduasi.

“Dalam dua tahun ke depan, pendapatan mereka harus mencapai 1,5 kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, kami juga berharap adanya peningkatan aset sebesar 50 persen, kemampuan untuk makan bergizi tiga kali sehari, serta pengelolaan tabungan yang baik,” jelasnya.

Bantuan sosial produktif sebesar Rp7 juta per KK diharapkan dapat menciptakan mata pencaharian dengan kepastian pasar yang berkelanjutan.

Intervensi terhadap Layanan Dasar

Di samping aspek ekonomi, Pemprov NTB juga memberikan perhatian pada layanan dasar. Pendamping desa diharapkan dapat memantau akses keluarga sasaran terhadap bantuan sosial, program Kartu Pintar untuk pendidikan anak, dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Analisis infrastruktur menunjukkan 49 rumah yang masuk kategori prioritas untuk diperbaiki, karena memenuhi kriteria ketidaklayakan. Hal ini mencakup rumah dengan luas lantai tidak memadai, kurangnya MCK, serta bahan bangunan yang tidak permanen.

Inovasi Data Mandiri

Lalu Hamdi mengungkapkan adanya tantangan dalam ketersediaan data, namun NTB berhasil melakukan verifikasi mandiri di 40 desa sebelum data resmi dirilis. “Kami mengambil langkah ini untuk mempercepat proses. Dari 7.250 KK yang kami evaluasi, ditemukan 6.711 KK yang layak untuk mendapatkan intervensi,” jelasnya.

Menariknya, juga teridentifikasi 373 KK lansia yang tidak produktif, untuk kategori ini pemerintah akan menerapkan pendekatan perlindungan sosial yang berbeda.

Program Desa Berdaya Transformatif direncanakan untuk diajukan dalam APBD Perubahan pada bulan Juni mendatang. Begitu ketetapan dibuat, dana bantuan akan segera dicairkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.