Tindakan Cepat Pemprov NTB Hadapi Banjir dan Kerusakan Infrastruktur

Warta Mataram – Awal tahun 2026 menjadi saat yang penting bagi infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB). Intensitas hujan yang tinggi pada bulan Januari hingga Februari menyebabkan bencana banjir, berdampak langsung pada kerusakan akses jalan, terutama di Pulau Sumbawa, yang mencakup daerah Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan langkah cepat dengan menyiapkan skema pendanaan darurat dan membentuk tim teknis yang akan bertugas di lapangan. Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., menjelaskan bahwa dana untuk penanganan kerusakan jalan yang disebabkan oleh bencana ini akan menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Karena berkaitan dengan bencana banjir, penanganan yang cepat ini diambil melalui skema BTT. Tujuannya adalah agar infrastruktur bisa segera berfungsi kembali dan mendukung mobilitas masyarakat,” jelas Ilham saat ditemui di ruang kerjanya.

Terlepas dari itu, Ilham menjelaskan bahwa perbaikan yang menggunakan dana BTT bersifat sementara. Untuk penanganan yang lebih permanen, dibutuhkan proses pengadaan reguler yang lebih panjang. Ia juga menyampaikan bahwa penurunan nilai TKD dari pusat berpengaruh langsung terhadap kapasitas pembangunan infrastruktur di daerah.

“Kondisi anggaran kita tidak ideal saat ini karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini berimplikasi pada jumlah kilometer jalan yang bisa kita perbaiki tahun ini,” imbuhnya.

Dengan pemangkasan anggaran ini, PUPR terpaksa harus mengubah pendekatannya menjadi strategi skala super prioritas. Ini berarti hanya jalan yang paling parah rusaknya dan memiliki dampak ekonomi yang paling signifikan yang akan menjadi prioritas perbaikan.

Di samping itu, Gubernur NTB juga telah meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan jalan dalam kategori ringan. Tim ini bertujuan untuk segera memperbaiki lubang-lubang kecil yang dapat memperburuk kondisi jalan jika dibiarkan.

“Inisiatif Pak Gub dengan adanya TRC adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil. Kami akan segera menambal kerusakan untuk mencegah perluasan yang dapat mengakibatkan biaya perbaikan yang lebih besar,” jelas Ilham.

Keberhasilan TRC sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dengan laporan dari warga, tim akan langsung menuju lokasi untuk melakukan perbaikan.

Dinas PUPR NTB juga menggandeng dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berada di Pulau Lombok dan Sumbawa untuk memastikan respons yang cepat di lapangan.

“Kepala Balai setiap wilayah akan bertanggung jawab untuk menjaga respons quick. Kami menekankan bahwa keberhasilan TRC juga harus didukung dengan anggaran yang mencukupi. Tanpa anggaran, meskipun ada laporan dan tim, gerak kami akan menjadi terbatas,” tegasnya.

Dengan memadukan skema BTT untuk kerusakan akibat bencana dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah dapat tetap terjaga, meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrem.