NTB Percepat Transformasi Energi Melalui Super Grid Listrik

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat upaya transformasi energi dengan inovasi dan kolaborasi strategis. Salah satu inisiatif yang tengah digalakkan adalah pembangunan super grid listrik yang berbasis pada sumber energi terbarukan. Saat ini, Pemprov NTB terlibat dalam studi bersama untuk menyokong kemitraan dengan dua provinsi lainnya, yaitu Bali dan NTT, dalam mengembangkan jaringan listrik terintegrasi.

“Super grid akan menghubungkan jaringan listrik dari NTB hingga Bali,” jelas Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, di ruang kerjanya pada hari Senin lalu.

Dengan potensi yang melimpah dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi, NTB diproyeksikan akan menjadi produsen listrik hijau bersama NTT. Bali sebagai provinsi dengan kebutuhan energi lebih besar, mencapai 1000 Megawatt, dibandingkan NTB yang hanya sekitar 360 Megawatt.

“Kita lihat permintaan listrik Bali yang jauh lebih tinggi, ini adalah peluang yang harus kita manfaatkan,” tambahnya.

Namun, ketidakstabilan pasokan batu bara dari Kalimantan memaksa NTB untuk mengambil langkah berani. Hal ini berdampak pada operasional pembangkit listrik, seperti PLTU Jeranjang, yang terpaksa mengurangi kapasitas akibat terbatasnya pasokan batu bara. Situasi ini menjadi sinyal penting bagi NTB untuk memperkuat kemandirian energi dari potensi lokal yang ada.

“Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan di NTB baru sekitar 25 persen, sedangkan sisanya masih bergantung pada energi fosil,” lanjut Niken.

NTB memiliki kapasitas energi terbarukan yang cukup signifikan. Pembangkit listrik tenaga surya telah mencapai kapasitas terpasang 21,6 megawatt, sementara pembangkit listrik tenaga air skala mikro dan mini menyumbang 18,5 megawatt. Di luar itu, ada 26,8 megawatt yang dibangun secara off grid oleh sektor industri.

Pengembangan potensi panas bumi juga tengah dilakukan di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan kapasitas estimasi mencapai 65 megawatt. Izin untuk pengembangan tersebut telah diberikan sejak Maret 2025.

Pemprov NTB berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan guna mencapai kemandirian energi daerah dan memperkuat posisi NTB sebagai pusat energi hijau di Indonesia tengah.

“Kita perlu memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kemandirian energi. Peralihan secara bertahap memang sangat diperlukan,” tuturnya.

Dalam hal dukungan biaya, Niken menjelaskan bahwa Pemprov NTB mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Inggris. Dana tersebut digunakan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur, agar proyek ini menjadi layak secara ekonomi dan menarik bagi investor swasta.

“Hibah investasi ini akan digunakan untuk membangun pembangkit mikrohidro di Bendungan Pandanduri, sehingga proyek itu menjadi eligible secara ekonomi,” jelasnya.

Pemprov juga tengah merencanakan penerbitan Green Sukuk sebagai alternatif pembiayaan bagi pengembangan energi terbarukan. Instrumen ini dirancang untuk menarik pendanaan dari luar APBN dan APBD, yang nantinya akan diterbitkan melalui Bank NTB Syariah.

“Kami ingin mengeksplorasi skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan,” tambahnya.

Di sisi lain, potensi energi dari sampah melalui skema waste to energy masih menghadapi berbagai tantangan. Tempat pembuangan akhir Kebon Kongok hanya mampu mengumpulkan sekitar 300 ton sampah per hari, jauh dari syarat minimal 1.000 ton per hari untuk pengembangan pembangkit listrik dari sampah sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

Meskipun demikian, Niken menyatakan bahwa pemanfaatan sampah organik menjadi biogas telah dimulai dengan sekitar 8.000 unit instalasi yang telah digunakan masyarakat untuk kepentingan memasak.

“Kami bekerja sama dengan Yayasan Rumah Energi untuk mengkonversi waste to energy, dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat,” tambah Niken.