Peningkatan Kesehatan Masyarakat NTB: Upaya Menurunkan Stunting dan Penanganan TBC

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai program strategis. Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengutamakan beberapa inisiatif, termasuk penurunan stunting, penguatan skrining penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penanganan Tuberkulosis (TBC) yang menjadi fokus utama hingga tahun 2026.

Dalam evaluasi Triwulan I-2026, kabar baik datang dengan turunnya angka prevalensi stunting di NTB menjadi 12,88 persen, jauh lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 17,5 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan. Terdapat dua jalur intervensi yang diterapkan: intervensi langsung yang berfokus pada kesehatan dan intervensi tidak langsung yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.

“Intervensi langsung berkontribusi 30 persen, mencakup imunisasi, pemberian ASI eksklusif, serta pola asuh yang baik. Namun, kunci sesungguhnya terletak pada intervensi tidak langsung yang memberikan kontribusi 70 persen, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, serta penanganan kemiskinan,” kata Hamzi saat ditemui di ruang kerjanya.

Dinas Kesehatan juga menjalankan program Desa Berdaya, di mana monitoring dilakukan pada 10 desa per kabupaten/kota, termasuk pemberian telur untuk balita dan dukungan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Walaupun angka stunting telah menurun, tantangan terkait nutrisi dan lingkungan masih ada. Kadinkes menyoroti dampak makanan siap saji yang menyulitkan pemenuhan standar gizi balita.

“Kami terus berupaya agar balita yang mengalami masalah gizi mendapatkan pendampingan yang tepat. Edukasi mengenai lingkungan sehat juga kami gencarkan, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan makanan instan,” tambahnya.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai diberlakukan sejak Maret 2025, dengan target 2,663 juta jiwa atau 46 persen dari total penduduk NTB mendapatkan layanan skrining ini pada tahun 2026. CKG menyasar semua kelompok usia, dari bayi hingga lansia, dengan akses layanan di Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan acara komunitas.

“CKG bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini. Setiap orang berhak menerima layanan kesehatan gratis. Semua data pasien akan terekam secara digital melalui aplikasi Satusehat Indonesia,” jelas Kadinkes.

Di samping itu, penanganan TBC juga menjadi perhatian serius. Pada tahun 2025, penemuan kasus baru mencapai 61 persen dari target 90 persen. Meskipun layanan pengobatan di fasilitas kesehatan telah optimal, tantangan muncul dari pengawasan minum obat yang sering terputus.

Dinas Kesehatan akan menerapkan strategi “Terapi Pencegahan”, yang diwajibkan bagi anggota keluarga penderita TBC. “Sering kali, anggota keluarga yang merasa sehat enggan meminum obat pencegahan. Ini sangat penting,” tegas Kadinkes.

Ada tiga pilar dalam penanganan TBC di NTB: penemuan kasus melalui skrining aktif, pengobatan yang maksimal bagi pasien, serta terapi pencegahan untuk melindungi individu yang berisiko. Dengan sinergi antara program nasional dan inovasi lokal seperti Desa Berdaya, Dinas Kesehatan Provinsi NTB optimis dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan mandiri.