Pemprov NTB Dorong Percepatan Ranperda untuk Lindungi Warga dari Pinjaman Ilegal dan Judi Online

WARTAMATARAM.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah untuk melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman ilegal berbasis teknologi informasi dan judi online yang semakin meluas.

Upaya tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Ilegal dan Judi Online yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Senin (13/4/2026).

FGD yang diselenggarakan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Akademisi Unram Dr. Muhammad Risnain, Azhar, S.Pd, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.

Forum tersebut juga dihadiri perwakilan Polda NTB, anggota DPRD NTB, aktivis sosial, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota dari berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi Informatika kabupaten/kota se-NTB. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa penanganan pinjaman ilegal dan judi online memerlukan kerja bersama.

Dalam paparannya, Ahsanul Khalik atau Aka menegaskan bahwa pinjaman ilegal dan judi online tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan telah menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ini bukan sekadar isu digital. Ini adalah isu perlindungan masyarakat dan masa depan daerah. Jika tidak segera diintervensi, kita berpotensi menghadapi krisis sosial-ekonomi baru di NTB,” tegasnya.

Ia menyampaikan, praktik pinjaman ilegal di NTB menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Korban banyak berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan generasi muda.

Sementara itu, judi online disebut berkembang secara adaptif melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.

Aka menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah secara lebih sistematis melalui regulasi yang kuat. Menurut dia, regulasi nasional yang sudah ada belum cukup efektif tanpa penguatan di tingkat daerah.

“Ranperda ini menjadi instrumen penting agar negara benar-benar hadir melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan peran strategis Pemprov NTB dalam penanganan persoalan ini sebagai fasilitator, integrator, dan akselerator. Sebagai fasilitator, pemerintah diharapkan menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses dan informasi yang akurat bagi masyarakat. Sebagai integrator, pemerintah perlu menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem penanganan terpadu. Adapun sebagai akselerator, pemerintah dituntut mempercepat edukasi dan intervensi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.