Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

WARTAMATARAM.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kilogram merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal serta ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Menurut Nevi, kebijakan tersebut bukan langkah mudah karena kondisi geopolitik dunia turut mendorong kenaikan harga energi internasional. Ia menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi, Minggu, 26 April 2026.

Meski mendukung arah kebijakan itu, legislator asal Sumatera Barat II tersebut mengingatkan agar pemerintah tetap menyiapkan langkah lanjutan supaya penyesuaian harga energi tidak menekan daya beli masyarakat.

Ia mendorong pemerintah terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, terutama melalui peran Bulog.

Nevi juga menyoroti potensi dampak tidak langsung pada sektor transportasi dan logistik yang bisa memicu kenaikan harga barang dan jasa. Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi efek berantai tersebut agar pelaku UMKM tidak terbebani secara berlebihan.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk,” jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Nevi menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar pemerintah menghindari kepanikan yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan energi sangat ditentukan oleh pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. Ia berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat.