Dinas Kelautan NTB Bahas Dukungan Pengelolaan Berkelanjutan dengan WCS

Warta Mataram – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB baru-baru ini melakukan wawancara dengan Tim MONEV Studio Global. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas laporan akhir dari Program Marine Biodiversity and Coral Triangle – KfW yang difasilitasi oleh Wildlife Conservation Society (WCS) di Nusa Tenggara Barat.

Dalam wawancara tersebut, tim MONEV berusaha mendalami lebih jauh mengenai kebijakan dan dukungan pemerintah provinsi NTB dalam sektor kelautan dan perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan penjelasan mendetail mengenai kontribusi WCS yang telah sangat signifikan dalam pengembangan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

“Keterlibatan WCS sejalan dengan cita-cita program nasional yang bertujuan mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan,” ungkap Kadislutkan. Ia menambahkan, dua aspek ini menjadi fondasi dalam merancang kegiatan yang mendukung amanah RPJMN dan RPJMD, dengan fokus pada kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah dan nasional.

Untuk mengimplementasikan langkah-langkah konkret, Kadislutkan memaparkan bahwa penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan akan dilakukan melalui penataan pelabuhan perikanan, peningkatan sarana produksi perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan hasil perikanan. Ini merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan ekonomi biru di NTB.

Di sisi lain, partisipasi WCS dalam memperluas kawasan konservasi telah menunjukkan hasil yang positif. Hingga saat ini, telah ada 12 kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dua kawasan lainnya masih dalam proses pengajuan di Lunyuk – Tatar Sepang dan Teluk Bumbang.

Pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan dengan pendekatan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), di mana tatanan ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada pemulihan dan pelestarian lingkungan. Diharapkan, partisipasi masyarakat dapat terwujud melalui sistem retribusi saat mengunjungi kawasan konservasi, di mana dana yang terkumpul akan digunakan untuk perbaikan dan pemulihan ekosistem, dan tidak masuk ke PAD.

Dengan upaya sinergis antara penguatan ekonomi dan konservasi lingkungan ini, NTB diharapkan dapat menjadi contoh dalam pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan di tingkat nasional.