DPD Dorong Kemenko Polkam Susun Peta Jalan Keamanan Papua

WARTAMATARAM.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk segera menyusun peta jalan penyelesaian persoalan keamanan di Papua.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Ruang Rapat Yudistira, Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Yorrys bersama Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah Lis Tabuni, dan Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan perkembangan terkini situasi di Tanah Papua.

Yorrys mengatakan eskalasi kekerasan yang meningkat telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, ribuan warga terpaksa mengungsi dan kehilangan rasa aman untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

“Akibat situasi keamanan yang mencekam, masyarakat kehilangan rasa aman dan nyaman untuk bekerja mencari nafkah, anak-anak pun dirundung ketakutan untuk menjalani proses belajar-mengajar,” ujar Yorrys.

Ia menambahkan, konflik bersenjata di sejumlah wilayah pegunungan, yang melibatkan aparat TNI/Polri dan kelompok kriminal bersenjata, turut memperburuk kondisi sosial masyarakat.

“Ribuan masyarakat mengungsi dari kampung halamannya, berharap kehidupan yang layak di wilayah-wilayah sekitarnya. Namun, hingga saat ini, pemerintah terkesan abai memperhatikan nasib mereka,” kata Yorrys.

Sementara itu, Filep Wamafma menyoroti penolakan masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua. Ia menilai pemerintah perlu mengambil sikap tegas dan merespons kegelisahan warga secara terbuka.

Menurut Filep, sebagian penolakan muncul karena adanya persepsi keterlibatan aparat keamanan yang dianggap menggunakan pendekatan kekerasan terhadap warga.

“Proyek PSN sejatinya menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan kegaduhan. Sebab itu, pemerintah harus menjawab kegelisahan masyarakat tersebut agar mereka merasa didengarkan dan dipedulikan,” ujarnya.

Filep juga menegaskan pentingnya pemerintah memublikasikan peta jalan penyelesaian masalah keamanan di Tanah Papua. Road map itu, kata dia, akan menjadi pedoman bersama bagi para pihak yang berkepentingan dengan masa depan Papua yang damai.

Menutup pertemuan, Yorrys mengapresiasi kesediaan Menko Polkam menerima aspirasi DPD RI. Ia berharap Kemenko Polkam dapat berada di garis depan dalam merumuskan solusi komprehensif atas persoalan keamanan di Tanah Papua.