Evaluasi Kinerja Ekonomi Pemprov NTB Dalam LKPJ 2025
Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru saja menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sebuah Sidang Paripurna DPRD NTB pada Senin (30/3). Laporan ini mencerminkan hasil evaluasi kinerja pada tahun pertama masa periode pemerintahan 2025–2030 dan mempertimbangkan daya tahan ekonomi daerah ketika menghadapi perubahan kebijakan nasional serta tantangan global.
Dalam laporannya, Pemprov NTB menekankan komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”. Strategi pembangunan ini diwujudkan melalui tujuh misi dan tiga agenda utama, yaitu pengurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan ketahanan pangan, serta kemajuan sektor pariwisata yang berstandar internasional.
Pada aspek kinerja makroekonomi, selama tahun 2025, NTB menunjukkan tren yang sangat baik. Pemprov NTB melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,33 persen (tanpa memperhitungkan sektor tambang) dan 3,22 persen jika termasuk sektor tersebut. Meskipun sektor pertambangan mengalami penurunan yang signifikan, perekonomian daerah tetap berjalan kuat berkat pertumbuhan positif di sektor industri pengolahan, pariwisata, pertanian, serta jasa keuangan.
Seiring dengan pencapaian tersebut, Pemprov NTB memberikan analisis mendalam mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipengaruhi oleh perubahan asumsi dalam perencanaan. Saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pertumbuhan ditargetkan berdasarkan prinsip ceteris paribus, dengan asumsi bahwa faktor eksternal tetap konstan, dengan proyeksi awal pertumbuhan sebesar 5,3 persen di akhir tahun 2024.
Berdasarkan rencana awal, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6 persen pada tahun 2025, berdasarkan skenario kenaikan moderat sebesar 0,70 persen. Namun, realita yang terjadi di awal masa pemerintahan memperlihatkan pergeseran kondisi yang signifikan. Akibat kontraksi berat di sektor tambang, posisi awal pertumbuhan riil yang dihadapi Pemprov NTB justru tercatat pada angka minus 1,47 persen.
Rekomendasi untuk Anda
Selengkapnya
