GMPRI: Jika Mau Cepat Berhaji, Dekati Kemenag

Warta Mataram – Lombok Tengah – Seleksi petugas pendamping haji (PPIH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) menjadi sorotan di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) NTB, Rindawanto Evendi, mengungkapkan adanya kecurigaan terhadap proses seleksi tersebut.

Rindawanto yang akrab disapa Rindhot, menjelaskan bahwa proses seleksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa petugas yang terpilih memiliki profesionalisme, integritas, dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah, baik di dalam negeri maupun saat berada di Arab Saudi. Seleksi ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari administrasi, tes Computer Assisted Test (CAT), hingga wawancara, dengan penekanan pada aspek kedisiplinan dan fisik.

Namun, Rindhot menambahkan, ada kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai dominasi Kemenag dalam menentukan kelulusan. “Nyatanya, di Kemenag Lombok Tengah, hampir seluruh jajaran pimpinan, mulai dari kepala hingga kasi, berfungsi sebagai pendamping haji. Ini mengindikasikan bahwa ada intervensi dari kepala Kemenag dalam proses pemilihan tersebut, bahkan rumor menyebutkan adanya permintaan sejumlah uang kepada peserta seleksi yang ingin lulus,” ungkapnya.

Lebih jauh, Rindhot mempertanyakan implikasi dari situasi ini terhadap pelayanan administrasi jemaah haji. “Jika para petinggi Kemenag justru menjadi petugas haji, bagaimana dengan pelayanan yang seharusnya diperoleh masyarakat? Ini harus menjadi perhatian serius, karena jangan sampai kepentingan individu mengorbankan esensi kepemimpinan itu sendiri,” imbuhnya.

GMPRI berencana untuk membawa isu ini ke tingkat pusat. “Kami akan mengadakan diskusi dengan DPP GMPRI untuk merencanakan hearing di Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Haji. Kami ingin menyampaikan berbagai temuan terkait kondisi di NTB, khususnya di Lombok Tengah,” tutup Rindhot.