IMF Peringatkan Perang Timur Tengah Dapat Memperburuk Kerentanan Fiskal Global

WARTAMATARAM.COM – Dana Moneter Internasional (IMF) melalui laporan Fiscal Monitor terbaru mengeluarkan peringatan bahwa konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi fiskal global yang sudah rapuh.

Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyoroti kebijakan subsidi bahan bakar yang kerap ditempuh pemerintah ketika harga energi melonjak. Menurut dia, langkah tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi pasar.

“Pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas. Bantuan tunai yang bersifat sementara dan tepat sasaran merupakan opsi yang lebih efektif, karena tidak mengaburkan sinyal harga di pasar,” ujar Valdes.

Ia menjelaskan, harga energi yang tinggi justru dibutuhkan agar masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan pola konsumsi. Jika harga terus ditekan lewat subsidi, permintaan global dapat tetap tinggi dan pada akhirnya mendorong harga minyak semakin mahal.

IMF juga memperingatkan bahwa apabila konflik terus memburuk hingga harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel sampai 2027, ekonomi global berisiko masuk ke jurang resesi. Lembaga itu pun memangkas proyeksi pertumbuhan global akibat gangguan pasokan energi yang dipicu perang.

Di sisi lain, IMF menilai kondisi utang pemerintah dunia menjadi semakin mengkhawatirkan. Rasio utang diperkirakan menembus 100 persen dari PDB pada 2029, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Angka itu bahkan diproyeksikan terus naik hingga 102,3 persen pada 2031, level tertinggi sejak era pasca-Perang Dunia II.

Biaya pembayaran bunga utang juga meningkat tajam, mendekati 3 persen dari PDB pada 2025, naik dari sekitar 2 persen empat tahun lalu.

IMF turut menyoroti perubahan struktur pasar yang dinilai lebih berisiko, termasuk meningkatnya peran hedge fund sebagai pemegang utang dan banyaknya penerbitan utang jangka pendek. Kondisi ini membuat fiskal negara sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Gejolak pasar saham berbasis kecerdasan buatan, fragmentasi perdagangan, serta tingginya biaya transisi energi dan iklim juga dinilai semakin menekan ruang gerak anggaran negara.

Valdes mengingatkan pemerintah dunia agar tidak menunda konsolidasi fiskal setelah krisis mereda. Menurut dia, penundaan hanya akan membuat beban perbaikan anggaran di masa depan semakin berat.

“Meski situasi saat ini belum mencapai titik ledakan krisis, sikap menunda-nunda akan membuat beban perbaikan di masa depan menjadi tidak terkendali,” ujarnya.