PKC PMII Bali Nusra Klarifikasi Pencatutan Nama di Musda Lanjutan KNPI NTB
Pimpinan Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali Nusra mengeluarkan pernyataan resmi terkait Musyawarah Daerah (Musda) Lanjutan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat. PKC PMII Bali Nusra menilai bahwa Musda tersebut cacat dari segi prosedural dan representasi organisasi.
Sekretaris PKC PMII Bali Nusra, Suci Ramadhani Putri, menegaskan bahwa PKC PMII Bali Nusra tidak pernah memberikan mandat atau kewenangan apa pun kepada Lalu Syahrur Apriyan untuk bertindak atau menandatangani dokumen atas nama organisasi tersebut. “PKC PMII Bali Nusra tidak pernah memberikan mandat, penugasan, maupun kewenangan kepada Lalu Syahrur Apriyan untuk bertindak, menyampaikan sikap, atau menandatangani dokumen apa pun atas nama PKC PMII Bali Nusra,” ujar Suci.
PKC PMII Bali Nusra menegaskan bahwa Lalu Syahrur Apriyan tidak mempunyai dasar untuk mewakili organisasi dalam forum Musda KNPI NTB. Tindakan atau pernyataan yang mengatasnamakan PMII Bali Nusra tanpa melalui mekanisme organisasi yang sah dianggap tidak mewakili sikap resmi organisasi.
Penegasan ini didasarkan pada Berita Acara Musda Lanjutan KNPI NTB tertanggal 14 Desember 2025, di mana terdapat tanda tangan Lalu Syahrur Apriyan sebagai perwakilan OKP PMII Bali Nusra. PKC PMII Bali Nusra memastikan bahwa tidak ada mandat organisasi yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk mewakili atau menandatangani dokumen atas nama mereka.
Dengan adanya pencantuman nama dan tanda tangan tanpa dasar mandat organisasi, PKC PMII Bali Nusra menilai Musda Lanjutan KNPI NTB mengandung cacat prosedural dan tidak dapat dijadikan rujukan atau legitimasi yang mengatasnamakan PMII Bali Nusra.
PKC PMII Bali Nusra menyatakan dukungannya kepada Daud Azhari sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih melalui proses Musda yang dinilai sah. Mereka juga menegaskan komitmen untuk menjaga marwah organisasi, tertib administrasi, serta etika keorganisasian dalam setiap proses demokrasi dan dinamika kepemudaan.
