Politik & Hukum
AMARAH NTB Serukan Penyidik Kejati Harus Belajar Hukum Kembali
AMARAH NTB mendesak penyidik Kejati untuk mempelajari hukum terkait kasus Siluman DPRD, menyuarakan transparansi dan keadilan publik.
Tag: hukum
Politik & Hukum
GMPRI Minta Kejari Loteng Periksa Khusus Buk Aluh Terkait Kasus PPJ Loteng, Diduga Jadi Dalang Pada Semuanya
GMPRI NTB desak Kejari Loteng untuk menyelidiki Ibu Aluh terkait dugaan pembagian insentif Dana Pajak Penerangan Jalan.
Politik & Hukum
Mantan Staf PT Snapper Villas Tanya Transaksi Rekening Diblokir di Bank Mandiri
Mantan staf PT Snapper Villas datangi Bank Mandiri untuk pertanyakan transaksi dari rekening yang sedang diblokir. Kejadian menimbulkan kecurigaan.
Politik & Hukum
PBB Hasil Muktamar VI Bali Gugat SK Menkum ke PTUN Jakarta
WARTAMATARAM.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.AH.11.02 Tahun 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara…
Politik & Hukum
Resbob Ikhlas Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Ujaran Kebencian
WARTAMATARAM.COM - Terdakwa kasus ujaran kebencian terhadap suku Sunda, Adimas Firdaus alias Resbob, menyatakan menerima putusan majelis hakim dengan lapang dada.Resbob divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh…
Politik & Hukum
KPK Ungkap Ada Pihak yang Mengaku Bisa Atur Penanganan Kasus Bea Cukai
WARTAMATARAM.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pihak-pihak yang mengaku bisa mengatur penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai yang tengah disidik. Klaim tersebut disebut…
Politik & Hukum
MNC Siap Tempuh Banding hingga PK atas Putusan Gugatan CMNP
WARTAMATARAM.COM - PT MNC Asia Holding Tbk menyatakan tidak menerima begitu saja putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk…
Politik & Hukum
KPK Serahkan Rampasan Negara Rp20,2 Miliar ke Kejagung
WARTAMATARAM.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang rampasan negara senilai Rp20,20 miliar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.Wakil Ketua…
Politik & Hukum
KPK Berpeluang Jemput Paksa Eks Komisaris PT DPUM yang Mangkir dari Panggilan
WARTAMATARAM.COM - Mantan Komisaris PT Dua Putra Utama Makmur (PT DPUM) periode 2013-2015, Witjaksono, dikabarkan tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi fasilitas kredit…
Politik & Hukum
Usulan KPK Soal Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Masuk Akal untuk Cegah Feodalisme
WARTAMATARAM.COM - Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat respons dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),…
