Politik & Hukum
Liga Mahasiswa Nasional NTB Kritik Praktik Rangkap Jabatan
EW LMND NTB kritik rangkap jabatan pejabat tinggi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
EW LMND NTB kritik rangkap jabatan pejabat tinggi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
AMARAH NTB melaporkan 15 anggota DPRD NTB ke Kejati terkait dugaan suap fee Pokir, menanyakan keadilan dalam proses hukum.
MAN Lombok Barat mengklarifikasi isu siswa dilarang ujian akibat tunggakan SPP, menyebutnya sebagai miskomunikasi yang telah diselesaikan.
AMARAH NTB protes Kejati atas ketidakadilan hukum kasus DPRD, tuntut keadilan dan akan laporkan ke Komisi Kejaksaan RI.