Data Terintegrasi Jadi Kunci Perencanaan Pembangunan di NTB

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggarisbawahi pentingnya perubahan signifikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang kini tidak boleh lagi berlandaskan asumsi, melainkan harus didasari oleh data yang terpilah dan terintegrasi, terutama untuk menjangkau kelompok rentan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026 yang diadakan di Prime Park Hotel Mataram pada Rabu, 1 April 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda NTB di bawah kerjasama dengan Program SKALA dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, serta para aktivis dan organisasi sosial yang peduli terhadap perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Ahsanul Khalik, yang lebih akrab disapa Aka, menegaskan bahwa tanpa adanya data yang akurat dan inklusif, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran, sehingga dapat mengabaikan kelompok yang sangat memerlukan perhatian. “Kita perlu data yang jelas untuk mengetahui siapa yang tertinggal, dimana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang kurang terlayani. Data menjadi penentu arah kebijakan kita,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa tantangan utama dalam pembangunan saat ini bukan hanya menjamin ketersediaan program, tetapi lebih kepada ketepatan sasaran. Tanpa data yang terpilah dan terintegrasi, kebijakan yang diambil dapat berpotensi bias serta tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemprov NTB telah menciptakan fondasi melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN, namun Aka menyadari masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam penyediaan data yang terpilah, integrasi antar sistem, dan pemanfaatan data sebagai dasar dalam proses Musrenbang.

“Data seharusnya tidak hanya berhenti pada laporan. Data perlu menjadi instrumen yang memicu perubahan dalam merencanakan pembangunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah berfungsi sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas, keterpaduan, dan manfaat data yang dihasilkan. Data yang dikembangkan diharapkan mampu mencerminkan kondisi riil kelompok-kelompok rentan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif.

Sinergi lintas sektor pun dianggap sangat penting, di mana kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA menjadi salah satu langkah untuk memastikan pengelolaan data berjalan berkesinambungan.

Aka juga mengungkapkan harapannya agar Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda administratif tahunan, melainkan bertransformasi menjadi forum yang berbasis data dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Musrenbang perlu berubah menjadi forum yang data-driven,” tegasnya.

Melalui lokakarya ini, diharapkan dapat terjalin kesepahaman antar sektor mengenai pentingnya data yang inklusif serta menghasilkan langkah nyata dalam integrasi data pada perencanaan TEMBANG PUGIS Tahun 2026. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana kita dapat memastikan keadilan dan tidak ada satu pun yang tertinggal,” tambahnya.