NTB Tanpa Utang, Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Reformasi Tata Kelola

WARTAMATARAM.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan arah pembangunan daerah dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan pembenahan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama menuju visi Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia.

Penegasan itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada 14-16 April 2026.

Iqbal menyebut tantangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar bagi NTB. Lebih dari 10 persen masyarakat masih hidup dalam kondisi miskin, sementara sekitar 2 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, cita-cita menjadikan NTB mendunia harus diawali dengan kondisi masyarakat yang makmur. “Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pembangunan daerah tidak boleh hanya mengejar kecepatan. “Jika pembangunan hanya mengejar kecepatan, pasti ada yang tertinggal dan itu adalah pembangunan yang rapuh,” katanya.

Untuk itu, Pemprov NTB menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029 serta penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit, setara rata-rata nasional. Pembangunan, kata dia, akan difokuskan dari desa sebagai fondasi utama.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Dari sanalah pondasi kemakmuran kita dibangun,” ucapnya.

Dukungannya diwujudkan melalui alokasi Rp472 miliar langsung ke desa serta tambahan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dengan intervensi langsung pada desa-desa miskin ekstrem. Sebanyak 40 desa menjadi prioritas awal dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa, disusul 257 desa lainnya melalui program tematik.

Seluruh intervensi dilakukan dengan pendekatan bottom-up agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Di sektor pertanian, Pemprov NTB mencatat hasil positif dengan naiknya nilai tukar petani dari 123 menjadi 134. “Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” kata Iqbal.

Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata akan menjadi dua penggerak utama ekonomi NTB, termasuk melalui investasi strategis senilai Rp1,3 triliun. NTB juga memperkuat kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air, termasuk perlindungan bagi keluarga mereka.

Program unggulan yang dijalankan meliputi skema zero cost keberangkatan PMI, peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan sektor formal, serta pendampingan keuangan dan usaha pascapenempatan.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB juga melunasi seluruh utang daerah yang sebelumnya mencapai Rp632 miliar. “Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegas Gubernur Iqbal.

Keputusan tersebut diambil meski berdampak pada keterbatasan ruang fiskal, sebagai upaya membangun pondasi pembangunan yang bersih dan berkelanjutan. Saat ini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem manajemen talenta dan penataan badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor finansial.

Pemprov NTB juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan. Menurut Iqbal, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya investasi, melainkan dari seberapa jauh kesejahteraan dirasakan masyarakat paling bawah.

“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya investasi, tetapi dari seberapa jauh kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat paling bawah,” ujarnya.

Melalui keterlibatan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, NTB mendorong orkestrasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan Musrenbang menjadi forum strategis untuk menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Musrenbang NTB Tahun 2026 diikuti berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan. Forum ini mengusung tema penguatan transformasi dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan ekosistem industri agromaritim, serta destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Sejumlah kesepakatan strategis dihasilkan, antara lain penetapan strategi pelaksanaan program unggulan tahun 2027, kesepakatan terhadap 13 indikator makro pembangunan daerah, serta penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RKPD 2027, termasuk prioritas program dan kebutuhan pendanaan.

Selama proses berlangsung, Musrenbang menghimpun sekitar 864 usulan dari berbagai tahapan perencanaan, mulai dari evaluasi kinerja, forum perangkat daerah, Musrenbang kabupaten/kota, hingga aspirasi melalui DPRD.

Di tahun 2026, Pemprov NTB juga mengalokasikan Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung pada 841 desa/kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.

“Pemerintah provinsi tidak hanya berperan sebagai orkestrator pembangunan, tetapi juga hadir secara nyata hingga ke desa melalui intervensi langsung yang terukur,” tegasnya.

Musrenbang 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menilai kinerja penyerapan anggaran di NTB cukup baik. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah mengidentifikasi masih adanya tax gap, yaitu selisih antara potensi penerimaan dan realisasi yang belum tergarap optimal. Peningkatan PAD akan difokuskan pada pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, dengan dukungan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Askolani menegaskan peningkatan PAD tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penguatan investasi, ekspor, serta pengembangan sektor usaha, termasuk UMKM, menjadi kunci.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga pada peningkatan investasi dan aktivitas sektor swasta. Oleh karena itu, menciptakan iklim usaha yang kondusif di NTB menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dunia usaha, NTB diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan pondasi yang kuat, arah kebijakan yang jelas, serta kolaborasi yang luas, NTB optimistis melangkah menuju masa depan yang lebih makmur, inklusif, dan mendunia.