Pemprov NTB Optimalkan Program Bantuan Pendidikan untuk SMA

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memaksimalkan penyebaran berbagai program bantuan dari pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh wilayah NTB.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh Pemprov NTB untuk memastikan seluruh satuan pendidikan mendapatkan akses layanan yang optimal, mendukung pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Plt Kepala Dinas Dikpora NTB, Bowo Susatyo, melalui Koordinator Pokja Kelembagaan dan Kurikulum, Lalu Yaniwardan, M.Pd., menjelaskan bahwa salah satu program kunci yang dioptimalkan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini menyediakan dana alokasi nonfisik yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional sekolah nonpersonalia, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkualitas.

“Penyaluran dana BOS dilakukan langsung ke sekolah berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026).

Yaniwardan menyatakan bahwa untuk tahun 2026, total penyaluran BOS untuk SMA di NTB meliputi 149 sekolah negeri dengan anggaran sebesar Rp160,3 miliar, dan 237 sekolah swasta yang menerima alokasi sekitar Rp30,47 miliar. Bantuan ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB, termasuk Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram.

Selain program BOS, Pemprov NTB juga memfokuskan pada transformasi pembelajaran melalui Bantuan Alat Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP). Teknologi ini bertujuan menawarkan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa dengan materi visual.

Hingga tahun 2026, dari 424 SMA yang ada di NTB, sebanyak 356 sekolah telah mendapatkan bantuan papan interaktif digital. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta pemahaman materi di era digital.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, Pemprov NTB juga menjalankan Program Revitalisasi Sekolah SMA. Program ini berfokus pada rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih layak, dengan progres saat ini mencapai 100 persen.

“Untuk tahun 2026, kami mengusulkan 33 SMA negeri dan 25 SMA swasta sebagai penerima program revitalisasi,” jelas Yaniwardan. Proses usulan ini telah melalui verifikasi dan sinkronisasi data Dapodik hingga 31 Oktober 2025, dan kini menunggu penetapan dari pemerintah pusat.

Yaniwardan menegaskan bahwa semua program bantuan ini adalah komitmen Pemprov NTB untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. “Kami memastikan bahwa seluruh bantuan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di daerah,” tutupnya. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov NTB berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan modern, serta mendorong kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.