Hidayat Nur Wahid: Jika Anggota OKI Bersatu, Urat Nadi Perdagangan Dunia Bisa Terkendali

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam sangat bergantung pada soliditas negara-negara Muslim. Karena itu, ia mendorong revitalisasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai wadah persatuan.

Hal tersebut disampaikan Hidayat dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang diselenggarakan Sekretariat MPR RI berkolaborasi dengan Institut Indonesia.

“OKI berdiri pada tahun 1969 dilatarbelakangi oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok radikal zionis, sehingga sejumlah pemimpin negeri Muslim bersatu untuk menghadapi kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Ia menambahkan, hingga kini rakyat Palestina masih menghadapi pembantaian dan pengusiran di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Menurut dia, pasukan zionis juga menutup Masjid Al-Aqsa dan Gereja Holy Sepulchre di Yerusalem pada saat umat Islam dan Kristen merayakan hari suci mereka.

Hidayat menegaskan, keberadaan OKI sangat berpengaruh terhadap kondisi kawasan Timur Tengah dan percaturan global. Sebab, 57 negara anggota OKI memiliki potensi ekonomi dan politik yang besar.

Ia mengingatkan, pada awal berdirinya OKI pernah terjadi embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang dipelopori Raja Faisal dari Arab Saudi pada 1973. Menurut dia, langkah itu saat itu mengguncang perekonomian dunia.

“Saat ini tiga selat yang menghubungkan jalur perdagangan internasional sebenarnya dikuasai negeri Muslim, yakni Selat Hormuz, Selat Malaka, dan Selat Bab el-Mandeb, belum lagi Terusan Suez dan Laut Mediterania,” ujarnya.

“Bila anggota OKI bersatu dan memiliki tujuan bersama yang jelas, maka dapat mengendalikan urat nadi perdagangan dunia,” tegas Hidayat.

Politikus senior PKS itu juga menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi মুসলim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan.

“Indonesia dipercaya banyak pihak memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan dan revitalisasi OKI. Apalagi kini Indonesia sudah menandatangani Piagam Pendirian OKI pada tahun 2024,” tandasnya.

Menurut Hidayat, salah satu langkah penting dalam revitalisasi OKI adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta, hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang digelar di Jakarta pada 2016. Deklarasi itu berisi komitmen konkret negara-negara anggota untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung Palestina merdeka melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, dan hukum internasional.