Kolaborasi Pemprov DKI dan Danantara untuk Benahi Masalah Sampah Dapat Apresiasi

WARTAMATARAM.COM – Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menggandeng Danantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI, Fahira Idris.

Senator asal Jakarta itu menilai kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam mempercepat penanganan krisis sampah di ibu kota yang semakin mendesak.

“Persoalan sampah Jakarta sudah berada pada level darurat sehingga membutuhkan terobosan yang cepat, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Fahira dalam keterangan resminya, Minggu, 10 Mei 2026.

Meski demikian, Fahira mengingatkan bahwa keberhasilan PSEL tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas semata, melainkan juga oleh tata kelola menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia pun menyampaikan tujuh rekomendasi agar implementasi PSEL di Jakarta dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan mendapat dukungan publik.

Pertama, PSEL perlu dipahami sebagai salah satu bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu, bukan satu-satunya solusi. Pembenahan dari hulu, seperti pemilahan sampah dari sumber, penguatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengurangan sampah plastik sekali pakai, serta edukasi publik, tetap harus menjadi prioritas.

Kedua, teknologi yang digunakan dalam fasilitas PSEL harus benar-benar ramah lingkungan dan memenuhi standar emisi internasional. Transparansi teknologi, pengawasan emisi, dan keterbukaan data lingkungan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketiga, pembangunan PSEL harus tetap menjaga dan mengintegrasikan ekosistem ekonomi sirkular yang selama ini berjalan di masyarakat, seperti pemulung, bank sampah, dan pelaku daur ulang. Menurut Fahira, transformasi pengelolaan sampah harus dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.

Keempat, tata kelola proyek dan skema pembiayaan PSEL perlu dijalankan secara transparan, akuntabel, dan hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, baik dari sisi fiskal maupun operasional.

Kelima, pemerintah harus memastikan keberadaan PSEL tidak mengurangi semangat pengurangan sampah dari masyarakat. Pasokan sampah untuk PSEL perlu tetap dikendalikan dan diselaraskan dengan target pengurangan sampah nasional.

Keenam, pembangunan PSEL harus dibarengi penguatan infrastruktur pendukung seperti TPS3R, RDF (Refuse-Derived Fuel), sistem pengangkutan sampah terpilah, hingga digitalisasi pengelolaan sampah agar sistem di Jakarta lebih terintegrasi dan efisien.

Ketujuh, komunikasi publik dan pelibatan masyarakat harus dilakukan sejak awal secara terbuka dan konsisten. Fahira menilai persoalan sampah bukan hanya isu teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kepercayaan publik.

Ia berharap PSEL di Jakarta dapat dijalankan dengan tata kelola yang baik dan pendekatan kolaboratif, sehingga menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap TPST Bantargebang yang saat ini disebut sudah melebihi kapasitas.

“Jakarta membutuhkan lompatan besar dalam pengelolaan sampah. Kehadiran PSEL harus menjadi momentum mempercepat transformasi pengelolaan sampah Jakarta menuju sistem yang modern, sehat, dan berkelanjutan,” pungkas Fahira Idris.