Brand Presiden di Era Kalkulator Digital

Di era digital, angka bukan lagi sekadar data. Angka adalah kepercayaan.

Kalimat itu terasa semakin relevan setelah beberapa pernyataan Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi perbincangan publik. Mulai dari salah menghitung saat berpidato di Musyawarah Nasional HIPMI, pernyataan mengenai keuntungan penggilingan beras sebesar Rp2 triliun per bulan yang kemudian menuai banyak tanggapan dan klarifikasi, hingga peresmian 1.151 kilometer jalan dengan anggaran Rp5,4 triliun yang memunculkan berbagai perhitungan dan diskusi dari masyarakat di media sosial.

Boleh jadi sebagian persoalan tersebut hanya soal penyampaian. Bisa jadi ada konteks yang belum dijelaskan secara utuh. Bahkan mungkin terdapat komponen perhitungan yang tidak diketahui publik. Namun, yang menarik justru bukan pada benar atau salahnya angka tersebut, melainkan bagaimana masyarakat meresponsnya.

Hari ini, masyarakat tidak lagi sekadar mendengar. Mereka menghitung.

Kemajuan teknologi membuat setiap orang memiliki akses terhadap kalkulator, data, hingga kecerdasan buatan yang mampu membantu memverifikasi informasi dalam hitungan detik. Apa yang dahulu hanya menjadi konsumsi pejabat dan birokrat, kini dapat diperiksa bersama oleh jutaan warga.

Perubahan perilaku ini seharusnya menjadi perhatian semua pejabat publik, terutama seorang presiden.

Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui komunikasi yang presisi. Ketika angka yang disampaikan menimbulkan pertanyaan, fokus masyarakat sering bergeser dari substansi kebijakan menuju perdebatan mengenai validitas data. Akibatnya, energi publik habis membahas angka, bukan manfaat program.

Padahal kondisi ekonomi saat ini membuat masyarakat semakin sensitif terhadap persoalan anggaran. Nilai tukar rupiah, efisiensi belanja negara, harga kebutuhan pokok, hingga kesejahteraan guru dan dosen menjadi topik yang terus diperbincangkan. Di tengah situasi seperti itu, setiap angka yang keluar dari pejabat negara akan memperoleh perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan beberapa tahun lalu.

Dalam ilmu komunikasi, terdapat prinsip sederhana bahwa kredibilitas dibangun dari konsistensi antara fakta dan pesan. Sekali terjadi ketidaksesuaian, ruang bagi spekulasi akan terbuka. Apalagi di media sosial, klarifikasi hampir selalu berjalan lebih lambat daripada potongan video yang sudah lebih dahulu viral.

Karena itu, saya memandang perlunya kehati-hatian yang lebih besar dalam setiap komunikasi publik presiden. Tim penyusun pidato semestinya tidak hanya memperhatikan alur narasi dan pilihan kata, tetapi juga melakukan pengecekan berulang terhadap seluruh angka, data, maupun perhitungan yang akan disampaikan. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan multitafsir sebaiknya dijelaskan secara lengkap atau bahkan tidak perlu disebutkan apabila tidak memiliki urgensi yang tinggi.

Ini bukan soal kemampuan berhitung seorang presiden. Tidak ada manusia yang luput dari kekeliruan. Persoalannya adalah posisi seorang presiden yang membawa simbol negara. Setiap ucapan bukan lagi dipandang sebagai pendapat pribadi, melainkan representasi institusi yang dipimpinnya.

Di sinilah letak tantangan komunikasi pemerintahan pada era digital. Masyarakat bukan lagi audiens yang pasif. Mereka telah berubah menjadi pemeriksa fakta, pengulas, bahkan pengawas yang aktif. Mereka akan membandingkan, menghitung ulang, dan mendiskusikannya secara terbuka.

Karena itu, menjaga kewibawaan seorang kepala negara hari ini bukan hanya melalui kebijakan yang tepat, tetapi juga melalui komunikasi yang akurat. Sebab dalam kehidupan publik modern, kepercayaan sering dimulai dari hal yang sederhana: ketepatan menyampaikan fakta.

Seorang presiden memang tidak dituntut menjadi ahli matematika, tapi masyarakat berhak berharap bahwa setiap angka yang disampaikan kepada publik telah melewati proses verifikasi yang matang. Sebab, ketika kepercayaan menjadi modal utama pemerintahan, ketelitian dalam berkomunikasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. (*)