Jurnalis yang aktif meliput isu sosial, pemerintahan, dan perkembangan daerah.
Warta Mataram - Mataram - Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) NTB mengumumkan rencananya untuk melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Wahyudi, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.…
DPRD Lombok Barat tanggapi keluhan guru PPPK paruh waktu terkait pengurangan gaji menjadi Rp250 ribu, soroti kesejahteraan tenaga pendidik.
Warta Mataram - Mataram - Proses hukum terkait skandal korupsi di DPRD NTB kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Kamis siang, 12 Maret 2026. Aliansi Masyarakat Anti Rasuah…
Rindhot desak Kejati NTB untuk cepat menetapkan 15 DPRD sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi, mengingat ketidakpastian hukum yang ada.
Warta Mataram - Lombok Barat – Dalam rangka memperingati Nuzulul Qur’an 1447 H, SMA Negeri 1 Gerung mengadakan kegiatan bedah buku dan buka puasa bersama. Acara yang diadakan…
AMARAH NTB melaporkan 15 anggota DPRD NTB ke Kejati terkait dugaan suap fee Pokir, menanyakan keadilan dalam proses hukum.
MAN Lombok Barat mengklarifikasi isu siswa dilarang ujian akibat tunggakan SPP, menyebutnya sebagai miskomunikasi yang telah diselesaikan.
GMPRI dukung program MBG dan buka saluran aduan untuk melindungi hak penerima manfaat dari layanan tidak layak.
Pembangunan irigasi di Desa Tempos, hasil aspirasi Sari Yuliati, disambut positif oleh DPRD Lombok Barat untuk kesejahteraan petani.
