DPRD NTB Dorong Hilirisasi Agromaritim untuk Tingkatkan Ekonomi Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal kaya akan sumber daya agromaritim, seperti perikanan, udang, budidaya rumput laut, dan produksi garam. Namun, kekayaan ini belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Masalah ini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB yang dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029. RPJMD yang telah disetujui menjadi peraturan daerah ini diharapkan mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan hilirisasi di sektor agromaritim guna meningkatkan perekonomian daerah.

Potensi Nilai Tambah

Anggota Pansus RPJMD NTB, Raden Nuna Abriadi, menjelaskan bahwa meskipun NTB selalu surplus produksi garam hingga 209 persen per tahun, nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain. Dengan hilirisasi, potensi nilai tambah miliaran rupiah bisa mengalir ke petani dan pembudidaya lokal. Saat ini, garam krosok dihargai Rp 400/kg di tingkat petani, sedangkan garam olahan yang masuk kembali ke NTB bernilai Rp 3.500/kg.

Selain garam, sektor udang juga menunjukkan potensi besar. NTB merupakan produsen udang vaname terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 196.644 ton per tahun. Namun, hanya 17,6 persen lahan potensial yang dimanfaatkan. Jika 10 persen produksi diolah di dalam daerah, potensi nilai tambahnya bisa mencapai Rp 22,4 triliun per tahun.

Strategi Hilirisasi

Ketua Pansus RPJMD, Hasbullah Muis Konco, menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi sektor agromaritim. Pemerintah daerah didorong untuk membangun minimal empat kawasan industri agromaritim, dua di Pulau Lombok dan dua di Pulau Sumbawa. Hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Dengan hilirisasi, NTB tidak hanya mengirim bahan mentah ke luar daerah, tetapi juga dapat menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di NTB.