DPR Usul Program MBG Disetop Sementara Saat Libur Sekolah

WARTAMATARAM.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Usulan itu muncul menyusul dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun per bulan.

Charles mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan perlu menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar,” ujar Charles, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Charles, masa libur sekolah bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Evaluasi, kata dia, diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi sekaligus memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan.

“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” katanya.

Selain evaluasi, Charles juga meminta pemerintah mengaudit seluruh dapur SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. Audit itu mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga proses pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing dapur MBG.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali memunculkan kasus keracunan makanan tidak cukup hanya diberi teguran. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menutup permanen dapur yang bermasalah demi melindungi keselamatan penerima manfaat program.

“Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Charles menambahkan, keberhasilan Program MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting, menurut dia, adalah sejauh mana program itu mampu meningkatkan status gizi anak-anak, aman dikonsumsi, serta dikelola secara efisien dan akuntabel.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap dugaan praktik jual beli titik SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah pada awalnya merencanakan pembangunan 21.000 titik SPPG, namun jumlah yang tercatat saat ini mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari target awal.

“Misalnya terjadi jual beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Jadi ada kelebihan 6.877 titik,” ujar Zulhas, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, kelebihan ribuan titik itu berpotensi memunculkan pemborosan anggaran yang sangat besar. Dengan asumsi setiap titik mendapat insentif Rp6 juta per hari, tambahan ribuan titik itu bisa menyebabkan pengeluaran negara lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

“Kalau Rp6 juta satu hari, berarti satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun. Itu pemborosan. Kalau setahun bisa mencapai Rp12 triliun,” katanya.