Orang Tua Siswa Geruduk Dinas Pendidikan NTB, Tuntut Transparansi Usai Anak Mereka Gugur dari SPMB
Warta Mataram – Di Kota Mataram, puluhan orang tua calon siswa SMA merasakan kekecewaan yang mendalam setelah anak-anak mereka dinyatakan lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili, kemudian statusnya berubah menjadi tidak diterima hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman.
Pada Selasa (30/6/2026), sekitar 50 orang tua mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, meminta penjelasan atas perubahan hasil seleksi yang mereka anggap merugikan. Seperti dilansir dari Garda Asakota, perwakilan orang tua, Ibu Rusmini, yang berasal dari Pagesangan, mengungkapkan perasaannya. Ia mengklaim anaknya dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Mataram pada Jumat sore, namun pada pukul 21.00 WITA, status kelulusan tersebut tiba-tiba berubah.
“Kami sangat senang ketika anak kami diterima. Namun, saat malam tiba, statusnya berubah menjadi tidak diterima. Kami merasa dipermainkan,” ungkapnya dengan nada penuh kecewa.
Perubahan status tidak hanya dialami anaknya, tetapi juga kuota yang diterima di SMA Negeri 1 Mataram. Ibu Rusmini mencatat, pengumuman awal menyatakan 255 siswa diterima, tetapi beberapa jam kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 205 siswa.
“Kami mempertanyakan perubahan ini. Ke mana hilangnya 50 kuota itu? Tidak ada penjelasan sama sekali yang kami terima hingga kini,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa orang tua telah mendatangi Dinas Pendidikan NTB dua kali untuk klarifikasi. Pertemuan pertama hanya menghasilkan saran untuk mengikuti informasi melalui akun SPMB Online.
Pada pertemuan kedua, mereka bertemu dengan Kepala Bidang SMA Dinas Dikbud NTB, M. Toha. Namun, menurut Rusmini, pertanyaan mengenai penyebab perubahan status kelulusan dan kuota tak mendapatkan jawaban memuaskan.
“Kami hanya diarahkan mencari sekolah lain yang masih memiliki kuota kosong. Ini bukan solusi yang kami cari. Kami ingin tahu mengapa terjadi perubahan mendadak ini,” tambahnya.
Ia menegaskan, para orang tua tidak ingin menuduh adanya pihak tertentu yang bermain dalam proses seleksi. Namun, mereka mendesak pemerintah untuk membuka data secara transparan agar publik mengetahui situasi sebenarnya.
“Kami tidak ingin menuduh siapapun. Kami hanya meminta data yang jelas. Jika ada kesalahan sistem atau operator, tolong dijelaskan. Jangan biarkan kami menggantung seperti ini,” ujarnya.
Rusmini juga mempertanyakan adanya peserta yang memiliki jarak hanya sekitar 86 meter dari SMA Negeri 1 Mataram, sementara ia berpendapat kawasan di sekitar sekolah lebih didominasi oleh perkantoran daripada permukiman.
“Kami melihat ada data jarak 86 meter. Pertanyaan kami adalah, apakah benar ada kawasan permukiman di sekitarnya? Ini perlu penjelasan yang terbuka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya dialami oleh anaknya, melainkan juga oleh puluhan calon siswa lainnya dari wilayah Pagesangan yang mengalami nasib serupa. Ia berharap Dinas Pendidikan NTB segera mengambil langkah nyata untuk memastikan hak para calon siswa tidak hilang akibat masalah administrasi.
“Jika sejak awal anak kami dinyatakan tidak diterima, mungkin kami bisa menerima. Namun, setelah dinyatakan diterima kemudian dibatalkan, itu sangat menyakitkan bagi anak-anak kami,” ungkapnya.
Rusmini juga meminta pemerintah untuk mengembalikan kuota sesuai dengan pengumuman awal jika memang kuota tersebut benar adanya.
“Jika sejak awal kuotanya 255, maka biarkan tetap 255. Jangan ada perubahan setelah pengumuman. Anak-anak kami berhak mendapatkan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan zonasi yang ditetapkan,” pungkasnya.
